Pemkab Probolinggo sidak LPG 3 kg di SPBE.[wiwit agus pribadi/bhirawa]
Probolinggo, Bhirawa
Masyarakat diminta tidak resah terhadap isu terkait rencana pencabutan subsidi dan kenaikan harga bagi LPG 3 kilogram. Pasalnya hingga saat ini belum ada surat resmi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Oleh karena itu, silahkan masyarakat beraktivitas seperti biasanya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Probolinggo Susilo Isnadi menanggapi maraknya isu rencana kenaikan harga dan pencabutan subsidi LPG 3 kilogram, Rabu 22/1/2020.
“Yang jelas hingga saat ini belum ada surat resmi terkait dengan isu tersebut. Oleh karena itu, silahkan masyarakat bisa memanfaatkan LPG 3 kilogram seperti biasanya,” katanya.
Menurut Susilo, hingga kini stok LPG 3 kilogram bersubsidi di Kabupaten Probolinggo masih cukup dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp 16.000. Untuk ke depannya, subsidi ini tidak akan dicabut. “Meskipun seandainya nanti ada kenaikan harga, tentunya akan tetap berpihak kepada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Tidak akan memberatkan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut Susilo menerangkan dalam menaikkan harga Pemerintah Daerah akan melihat kepada pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Pemerintah tidak akan menaikkan harga yang sulit dibeli oleh masyarakat.
“Yang menentukan harga adalah BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) dan penyalurnya adalah Pertamina. Dalam menentukan besaran harga tersebut, BPH Migas terlebih dahulu akan mendengarkan masukan dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Namun sekali lagi, sampai saat ini belum ada surat resmi terkait isu pencabutan subsidi dan kenaikan harga LPG 3 kilogram,” terangnya.
Susilo tidak menyangkal jika memang di lapangan subsidi LPG 3 kilogramnya ini kurang tepat sasaran. Sebab tidak ada batasan khusus terkait pengguna dari LPG 3 kilogram bersubsidi. Sehingga masyarakat kayapun bisa membelinya dengan bebas. Padahal seharusnya LPG 3 kilogram ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu atau Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
“Sebenarnya bagi yang berpenghasilan cukup tidak berhak untuk membeli LPG 3 kilogram bersubsidi. Tetapi mau bagaimana lagi karena memang tidak ada batasan khusus terkait LPG 3 kilogram bersubsidi,” tegasnya.
Oleh karena itu Susilo menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan jangan terbawa isu yang belum pasti karena memang belum ada surat resmi dari pemerintah pusat. Sebab jika sudah ada surat resminya, pihaknya akan segera menginformasikan kepada masyarakat. “Sekali lagi beraktivitaslah seperti biasanya. Kalaupun ada kenaikan harga, Pemerintah Daerah tetap akan ada keberpihakan kepada masyarakat dan tidak akan memberatkan masyarakat,” tandasnya.
Beberapa hari ini setelah adanya wacana akan naiknya harga gas LPG 3 kg warga Probolinggo, tidak setuju jika subsidi gas LPG 3 kilogram dicabut. Ibu rumah tangga, pedagang kaki lima dan pemilik usaha rumah makan keberatan apabila harga LPG naik karena subsidi elpiji 3 kg dicabut.
Warga mengatakan, informasi yang beredar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, mulai medio 2020 ini, harga gas LGP 3 kilogram akan naik menjadi Rp 35-Rp 45 ribu. Sebelumnya, gas elpiji melon hanya Rp 17 ribu saja.
Kalau sampai naik menjadi Rp 35 ribu, yang harus mikir dulu, karena pemasukan suami tidak naik, sedangkan gas elpiji akan naik. Gimana nanti nasib para ibu rumah tangga, pengeluaran bertambah. Harusnya, pemerintah mempunyai solusi sebelum menaikan atau mencabut subsudi itu, kata Wahyuni pemilik warung nasi di Krakasaan.
Hal serupa juga disesalkan oleh Dewi Kurnia, pemik toko kelontong di Kelurahan Patokan, Kraksaan, Kabupaten setempat. Jika wacana Pemerintah itu benar terjadi untuk menarik subsidi gas elpiji, ia meyakini pembeli akan berkurang. Jelas berkurang pembeli, bisa jadi orang-orang memamakai kayu bakar. Sedangkan kayu bakar juga lumayan mahal. Bagaimana nasip rakyat kecil ini, ujar Dewi.
Fatim, yang merupakan pemilik rumah makan juga mengatakan hal serupa. Jika kenaikan gas elpiji 3 kilogram terjadi, pihaknya akan kehilangan pelanggannya. Karena yang jelas menu makanan dan minuman juga dinaikan.
Jalan keluarnya kita harus menaikan harga menu makanan dan minuman. Kalau tidak, bagaimana nantinya. Harga gas naik dua kali lipat. Bisa-bisa gulung tikar kita nanti, jika wacana penarikan subsidi LPG 3 kilogram ini terjadi, dan yang jelas menjadi keluhan semua masyarakat di Indonesia, tambahnya.(Wap)
