Banjir dan longsor sudah terjadi di berbagai daerah. Ini bukan sekadar disebabkan topografi daerah. Melainkan juga daya dukung lingkungan makin buruk. Maka seyogianya, Pemerintah daerah (propinsi, serta kabupaten dan kota) menyusun mapping kebencanaan berdasar kondisi terbaru. Koordinasi revitalisasi lingkungan juga wajib dilakukan pemerintah pusat, untuk menjamin kelangsungan perekonomian daerah.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, setidaknya terdapat 315 kabupaten dan kota berada di daerah bahaya. Dampak banjir (tingkat sedang dan parah) selalu mengintai pada musim hujan. Ini meng-akibatkan sekitar 63,7 juta jiwa penduduk berisiko terpapar dampak banjir. Berdasar mapping kebencanaan, tanah longsor juga mengancam 274 kabupaten. Sebanyak 40 juta lebih penduduk berisiko terpapar dampak longsor. Terutama di daerah rawan kawasan perbukitan.
Di Jawa Timur, tidak ada daerah (38 kabupaten dan kota) yang bebas banjir. Berdasar mapping kebencanaan, 31 kabupaten dan kota juga rawan badai. Serta 20 daerah rawan bencana longsor. Maka sepatutnya beberapa Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur menetapkan status darurat banjir. Begitu pula Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang memikul otoritas terhadap enam sungai besar. Tiga musim (hujan) terakhir, ancaman semakin masif, meluas dan parah.
Saat ini daerah sepanjang pantura (pantai utara) sudah digenangi luapan Bengawan Solo, beserta anak sungainya. Kali Lamong, sungai Welang, rutin meluap, walau belum mencapai puncak tumpahan. Banyak tanggul dan jembatan jebol terbawa arus air. Berdasarkan pantauan BMKG, gumpalan akan menipis pada pertengahan bulan Maret.
UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan status ke-tanggap darurat-an. Pada pasal 51 ayat (1) dinyatakan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam ayat ke-2 dinyatakan, bahwa untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden. Skala propinsi dilakukan oleh Gubernur, sedangkan untuk skala kabupaten dan kota dilakukan oleh Kepala Daerah masing-masing.
Beberapa Pemprov telah menyatakan kondisi darurat banjir. Diantaranya Riau, Sumatera Barat dan Bangka-Belitung. Di Jawa, biasanya dilakukan oleh Bupati dan Walikota. Seharusnya di DKI Jakarta juga dalam darurat banjir, karena istana negara sudah kemasukan luapan banjir. Begitu pula kawasan utama ibukota (jalan Medan Merdeka, Thamrin dan Sudirman) sudah kebanjiran.
Beberapa daerah di Jawa Timur (diantaranya Pasuruan, Sampang, Tuban, Bojonegoro, Jombang, kota Mojokerto serta Lamongan) seyogianya telah menetapkan status darurat banjir. Sedangkan kabupaten Gresik dan Surabaya (yang biasa diluapi Kali Lamong), patut menetapkan siaga satu. Berdasarkan pengalaman tiga musim hujan terakhir, tiga kecamatan di Gresik dan dua di Surabaya, selalu direndam banjir sampai setinggi paha orang dewasa.
Berdasar investigasi masyarakat, ternyata banjir bukan disebabkan tingginya curah hujan semata. Melainkan daya dukung Kali Lamong yang terus menyusut. Di daerah hilir dan muara beberapa kilometer sebelum berbatasan dengan laut, sungai makin menyusut hingga tersisa hanya 30%. Selebihnya, di sepanjang bantaran sudah ditumbuhi bangunan semi permanen, perkantoran daarurat serta dermaga-dermaga kecil liar!
Lebih konyol lagi, areal konservasi sepanjang Kali Lamong akan disulap menjadi wilayah pengembangan pelabuhan Tanjung Perak. Beberapa perusahaan BUMN dan swasta besar, telah menerima izin proyek mercusuar. Termasuk tol laut. Ini yang menjadikan trauma Pemkab Gresik dan Pemkot Surabaya. Pemprov wajib “mengawal” kawasan konservasi, sebagaimana amanat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mega proyek, tidak boleh meng-akibatkan kerugian ekonomi masyarakat luas.
Darurat banjir, tak cukup hanya dengan dana on-call via BNPB. Melainkan juga wajib menegakkan peraturan tata-ruang, serta pelatihan kepada masyarakat untuk tanggap kebencanaan.
———- 000 ———–
