Unas (Ujian nasional) tingkat SLTA, akan diselenggarakan Senin awal pekan depan. Seluruh siswa kelas XII (SMU, SMK dan Madrasah Aliyah), niscaya sudah mempersiapkan diri. Termasuk mengasah spiritual quotient (kecerdasan spiritual) dengan berdoa bersama, istighotsah, serta memohon restu kepada guru-guru. Berbagai tempat lokasi makam tokoh terhormat (karomah, keramat) ramai dikunjungi kelompok siswa dan guru. Setelah itu, ngebut belajar lebih tenang.
Guru, orangtua, dan siswa, mesti bersabar. Karena pemerintah (melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah), tetap menyelenggarakan Unas terpusat. Seharusnya, berdasar UU Sistem Pendidikan Nasional, Unas sebagai evaluasi belajar, merupakan domain pendidik (guru dan sekolah). Karena itu reasoning pemerintah menyelenggarakan Unas, terasa masih “setengah hati.” Suatu ketika dinyatakan sebagai (sekedar) pemetaan hasil pendidikan.
UU Sisdiknas tahun 2003 itu pada pasal 58 ayat (1), secara tekstual menyatakan: “Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.” Terdapat frasa kata “oleh pendidik” yang niscaya, berarti guru! Bukan pemerintah.
Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak klausul (satu pasal maupun satu ayat) menyebut kata Ujian nasional. Sehingga Unas, yang materi soal-nya dibuat oleh pemerintah secara terpusat, boleh dikategori in-konstitusional. Seolah-olah pemerintah tak memiliki pekerjaan lain yang lebih strategis dibidang pendidikan, selain menyelenggarakan Unas.
Namun kenyataannya, hasil Unas di-konversi (dengan bobot 50%) sebagai syarat kelulusan peserta didik tingkat SLTP dan SLTA. Ironisnya, pemerintah tidak pernah “sukses” (berhasil) menyelenggarakan Unas. Kebocoran soal selalu terjadi. Kebocoran soal Unas, sesungguhnya aib kependidikan. Namun peserta didik, orangtua, guru, sekolah, sampai pemerintah daerah, seolah-olah permisif terhadap kebocoran soal Unas.
Kebocoran soal, terutama karena “tidak tega” peserta didik di-eksekusi secara singkat, dengan lima hari Unas. Padahal selama 3 tahun, guru telah bekerja keras untuk membangun kompetensi akademik siswa. Ironisnya, guru maupun sekolah tidak turut terlibat pembuatan soal Unas. Sehingga soal Unas sangat sulit dipahami. Seolah-olah menggunakan bahasa lain, berbelit-belit. Tidak sama dengan bahasa pengajaran guru di sekolah.
Juga beda dengan bahasa ulangan atau ujian sekolah. Bahkan liku-liku bahasanya terkesan menjebak. Banyak yang terpeleset dan salah memahami soal, sehingga jawaban yang dipilih pun salah. Bisa dipastikan, soal Unas bukan dibuat oleh guru mata pelajaran. Melainkan oleh pihak lain di luar urusan sekolah. Namun anehnya, murid yang mengikuti belajar ekstra di bimbingan belajar (bimbel) di luar sekolah, seolah-olah terbiasa dengan bahasa Unas.
Sehingga Unas terasa tidak adil. Keuntungan diperoleh peserta didik keluarga ekonomi kuat yang mampu membiayai anaknya belajar di bimbel (harganya antara Rp 2 juta hingga Rp 8 juta untuk SMA). Semakin mahal biaya bimbel, semakin menjamin peraihan nilai Unas tinggi. Lembaga bimbel, masih menjadi andalan orangtua murid. Tujuannya, agar diperoleh nilai rata-rata ijazah (kelulusan) setinggi-tingginya.
Bersyukur, nilai Unas bukan segala-galanya, terutama pada saat mendaftar ke perguruan tinggi negeri (PTN). Saat ini masuk PTN menerapkan penjejakan rapor sekolah selama lima semester (kelas XI sampai awal kelas XII). Jika rata-ratanya bernilai 9, pasti berpeluang masuk PTN. Selain sistem tes bersama (SBM-PTN). Begitu pula SLTA (SMU, SMK dan MA) negeri dan favorit, dilakukan melalui tes. Bukan hanya sekadar hasil Unas.
Sukses Usek (ujian sekolah), dan sukses Unas, menjadi “pertaruhan” jenjang pendidikan berkelanjutan. Berdasar amanat konstitusi (UUD), pemerintah wajib menjamin layanan dan kesempatan kependidikan, yang berkeadilan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia.
——— 000 ———
