Subsidi BBM sektor transportasi salah satunya untuk ojek online, ojek konvensional, dan lainnya.Tampak para ojek online dan ojek konvensional di Kota Madiun bakal menerima Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD). [sudarno/bhirawa]
Pemerintah terus berupaya menekan inflasi dampak dari kenaikan BBM. Salah satunya, dengan pengalokasian anggaran sebesar 2 persen dari pagu sisa triwulan ke empat Dana Transfer Umum (DTU) pusat untuk perlindungan sosial akibat inflasi tersebut.
”Sesuai PMK (Peraturan Menteri Keuangan) nomor 134, yang intinya pemerintah daerah setidaknya mengalokasikan 2 persen dari DTU untuk menekan inflasi,” kata Sekretaris BKAD Kota Madiun Sidik Muktiaji, Jumat (30/9).
Sidik menambahkan belanja wajib perlindungan sosial tersebut bakal terbagi dua kategori. Yakni, bantuan sosial yang akan diwujudkan Bantuan Langsung Tunai Daerah (BLTD) BBM dengan total anggaran sebesar Rp 3,4 miliar dan Subsidi BBM untuk sektor transportasi sebesar Rp 120 juta. Total anggaran DTU tersebut sebesar Rp 3,5 miliar. ”Tentu saja untuk masyarakat. Tetapi mekanismenya seperti apa yang akan mengelola OPD terkait,” ungkapnya.
Bantuan sosial, lanjutnya, ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Sedang, Subsidi BBM sektor transportasi ada di Dinas Perhubungan. Sidik menyebut Subsidi BBM sektor transportasi salah satunya untuk ojek online, ojek konvensional, dan lainnya. ”Kalau mengacu bansos yang sudah-sudah, biasanya akan diseleksi lagi agar tidak terjadi dobel bantuan. Mereka yang sudah mendapat BLT pusat, tidak mendapatkan lagi. Tapi itu nanti OPD terkait yang lebih paham,” jelasnya.
Sidik menyebut penyaluran kedua bantuan tersebut masih menunggu transfer pusat. Transfer biasanya dilakukan setiap bulan. Sidik menambahkan masyarakat bersabar sejenak terkait bantuan tersebut. ”Pemerintah pastinya berupaya semaksimal mungkin untuk menekan inflasi ini. Masyarakat diharap bersabar sejenak,”katanya.[dar.ca]
