Plt Kadisnakertransduk Jatim, Drs Sukardo Msi.
Pemprov Jatim, Bhirawa
Disnakertransduk Jatim menyiapkan enam Balai latihan Kerja (BLK) yang dimilikinya untuk menangani buruh/pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) hingga bisa menciptakan lapangan kerja baru.
Memang selama semester I tahun 2015 , Disnakertransduk Jatim melansir adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Timur mencapai 1.220 pekerja/buruh di 152 perusahaan. Sedangkan tahun 2014, sebanyak 11.876 buruh/ pekerja terkena PHK. Tahun lalu, rata-rata gelombang PHK menghantam perusahaan rokok seperti Gudang Garam dan Sampoerna. Adanya PHK sebenarnya juga mengganggu pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur.
Plt Kadisnakertransduk Jatim, Drs Sukardo Msi mengatakan, program unggulan mengantisipasi banyak PHK diantaranya penciptaan lapangan kerja baru yang dilakukan melalui Balai Latihan Kerja (BLK).
“Dari sisi anggaran juga sudah siap, baik APBN dan APBD. Bahkan, juga bisa diupayakan melalui CSR (Corporate Social Responbility),” katanya.
Selain itu, Disnakertransduk juga berupaya meningkatkan networking jejaring informasi pasar kerja, terutama untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor formal. Disamping itu, juga dilakukan upaya pengkatan kualitas tenaga kerja yang kompeten untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia.
Disaat yang bersamaan, didorong pula kontribusi dan peran sektor lain untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja terutama disektor informal.
Sebelumnya Disnakertransduk Jatim juga berupaya membekali para tenaga kerja ter-PHK adalah program pelatihan alih kerja atau alih profesi. Program itu lebih diarahkan untuk pelatihan bersifat informal, melalui pembinaan wirausaha bagi semua tingkat pendidikan.
Melalui program wirausaha ini, terutama bagi angkatan kerja lulusan SD ke bawah yang di Jatim jumlahnya cukup tinggi merupakan solusi untuk menekan pengangguran. Dengan program Paker melalui pembinaan wirausaha dan penguatan BLK/lembaga latihan sebagai dapur kompetensi, diharapkan tidak terjadi lonjakan penganggur dampak PHK massal.
Sementara mengenai kewajiban perusahaan memberikan tunjangan hari raya (THR), Asisten IV Setdaprov Jatim juga mengatakan, saat ini sudah ada pengaduan sebanyak 3.715 pekerja yang ada di 69 perusahaan. Dibandingkan tahun lalu, terdapat pengaduan sebesar 4.797 pekerja dan terjadi ada penurunan sebesar 25 persen.
“Disnakertransduk Jatim terus mensurvei ke lapangan dengan menurunkan tim monitoring Unit Reaksi Cepat (URC). Hasilnya dari 39 perusahaan kini telah berkurang menjadi 7 perusahaan masih dalam proses membayarkan THR ke pekerja/buruhnya, sedangkan 29 perusahaan lainnya sudah memenuhi kewajiban membayarkan THR,” katanya.
Sebelumnya BPS Jatim juga merilis jumlah pengangguran pada Februari 2015 mencapai 892 ribu orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung meningkat, dimana TPT Februari 2014 sebesar 4,02 persen naik menjadi 4,31 pada Februari 2015.
Pada Februari 2014, TPT untuk pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan menempati posisi
tertinggi yaitu sebesar 8,47 persen, disusul oleh TPT Sekolah Menengah Atas sebesar 6,59 persen.
Sedangkan TPT terendah terdapat pada tingkat pendidikan SD kebawah yaitu sebesar 2,14 persen. Jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2014, TPT pada semua tingkat pendidikan mengalami kenaikan kecuali pada tingkat pendidikan SD kebawah dan Sekolah Menengah Atas. [rac]
