foto ilustrasi
Alternatif Pengisian Gunakan Talent Pool
Pemprov, Bhirawa
Sejumlah kursi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim akan segera lengang setelah beberapa di antaranya menghadapi masa pensiun. Tercatat ada 12 jabatan bakal kosong sepanjang 2019 ini. Lima di antaranya terjadi sejak bulan Mei ini.
Terkait kekosongan jabatan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) diketahui telah menyiapkan rencana 12 lelang jabatan. Atau, mekanisme lain yang juga dapat dilakukan ialah talent pool. Lima jabatan kosong pada Mei ini di antaranya ialah Asisten I Bidang Pemerintahan Setdaprov Jatim, Kepala Biro Sumber Daya Alam Setdaprov Jatim, Direktur RSUD dr Saiful Anwar, Wadir Penunjang Layanan RSUD dr Saiful Anwar. Sementara pada Juni mendatang, Kepala Dinas Pendidikan Jatim juga akan menyusul pensiun.
“Karena Pak Saiful ini akan memasuki WI (Widya iswara), maka akan segera dilantik dulu sebagai WI kalau SK-nya sudah turun,” tutur Kepala BKD Jatim Anom Surahno, Kamis (2/5).
Selain itu, kekosongan jabatan juga terjadi pada September mendatang untuk jabatan Sekretaris Dewan, Kepala Dinas Sosial, Wadir Umum dan Keuangan RSUD dr Soetomo dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Terakhir, pada Desember mendatang terdapat dua jabatan kosong di staf ahli gubernur.
“Sampai dengan akhir Desember memang ada 12 jabatan kosong. Itu yang harus mendapat perhatian untuk kita rencanakan talent pool atau lelang jabatan untuk promosi. Mekanismenya akan melihat track record dan kompetensi kemudian dilakukan assessment,” tutur Anom.
Opsi yang lain, tutur dia, ialah rotasi pejabat eselon dua sepanjang memenuhi kriteria yang berlaku. Salah satunya ialah pejabat yang dirotasi telah memenuhi masa jabatan dua tahun dari jabatan sebelumnya. “Itu diatur dalam PP 11 tahun 20017, bahwa rotasi bisa dilakukan setelah dua tahun masa jabatan,” tandasnya. Lelang jabatan, kata dia, juga tetap akan mengedepankan talent pool.
Dalam aturan tersebut juga dijelaskan tentang konsekuensi yang harus ditanggung ASN terkait kepangkatan yang dapat terhambat. “Sekarang ini dengan adanya remunerasi kepangkatan menjadi sangat berpengaruh,” tutur dia.
Dikonfirmasi terkait kekosongan jabatan tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa enggan memberi komentar.
Sementara itu, Ketua Penasehat Dewan Pendidikan Jatim Prof Zainudin Maliki menuturkan, kekosongan jabatan khususnya di Dinas Pendidikan harus diisi dengan lelang yang transparan. Hal yang paling utama, adalah mempersiapkan sosok yang dapat mengawal visi misi Gubernur Jatim dalam mewujudkan pendidikan gratis dan berkualitas.
“Tidak hanya gratis tapi juga berkualitas. Terutama di SMK, karena APK perguruan tinggi kita masih 20 persen. Artinya lulusan 80 persen ini harus dipersiapkan masuk lapangan kerja. Berkualitas itu artinya, lulusan SMK harus bisa bekerja dan menciptakan lapangan kerja sendiri,” tutur dia. [tam]
Lima Jabatan Kosong Mei dan awal Juni
1. Asisten I Bidang Pemerintahan Setdaprov Jatim
2. Kepala Biro Sumber Daya Alam Setdaprov Jatim
3. Direktur RSUD dr Saiful Anwar
4. Wadir Penunjang Layanan RSUD dr Saiful Anwar
5. Kepala Dinas Pendidikan Jatim juga akan menyusul pensiun (Juni)
