Siapkan Regulasi Penguatan Perlindungan Pekerja Migran

Globalisasi telah membuka pintu bagi mobilitas tenaga kerja lintas batas, termasuk bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Posisi para PMI ini tentu tidak bisa dipandang sebelah mata oleh pemerintah, pasalnya pekerja migran juga menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara dan produktivitas ekonomi, melalui tingginya remitansi atau pendapatan yang dikirimkan ke dalam negeri.

Terlihat dari data yang dimiliki Bank Indonesia, pada tahun 2023 mencatat remitansi PMI mencapai USD14,22 miliar dan tercatat dapat memenuhi target penyediaan lapangan kerja sebanyak 2,7 sampai 3 juta seperti yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Dilanjutkan, berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), di tahun 2023 jumlah penempatan PMI tercatat sebanyak 274.965, naik 37% dari tahun 2022 dan 176% dari tahun 2021. Meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19, jumlah penempatan tahun 2023 sudah kembali pada level sebelum pandemi, (Kontan,2/4/2024).

Itu artinya, penyediaan lapangan kerja dan potensi penempatan dan potensi remitansi PMI sangatlah bagus, bahkan dari situ pasar kerja luar negeri bisa menjadi salah satu pilihan untuk menyerap tenaga kerja produktif sehingga Indonesia dapat memanfaatkan fenomena bonus demografi. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk merancang dengan matang aturan untuk PMI melihat besarnya peran dan potensi PMI yang tentu tidak luput dengan berbagai permasalahan seperti pendidikan PMI yang didominasi lulusan SMA ke bawah, kurangnya keterampilan dan pelatihan, maraknya penipuan dalam proses rekrutmen hingga timbul proses penempatan non-prosedural, dan kurangnya pelindungan untuk PMI dan keluarganya secara menyeluruh (sebelum penempatan, selama penempatan, dan setelah penempatan).

Melihat kenyataan yang demikian, maka sudah saatnya pemerintah komitmen melaksanakan amanat UU No.13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua UU No.12 Tahun 2021 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan PMI sebagai salah satu upaya negara untuk menjamin hak setiap warganya untuk memperoleh hak atas pekerjaan terutama pada pasar kerja luar negeri sehingga warga negara dapat menikmati penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Masyhud
Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Malang.

Tags: