Sidak Dewan Digeruduk Warga

Sidak Komisi C DPRD Jombang ke lokasi rencana pengeboran PT Lapindo, di Desa Blimbing, Kesamben, Jombang, Kamis siang (05/04). [Arif Yulianto]

Rencana Pengeboran Lapindo di Jombang
Jombang, Bhirawa
Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi C DPRD Jombang ke lokasi rencana pengeboran PT Lapindo di Dusun Kedondong, Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Jombang pada Kamis siang (05/04) sempat di geruduk warga.
Sidak yang awalnya hanya ada beberapa orang ke lokasi rencana pengeboran di sebelah barat fly over tol Mojokerto-Kertosono (Joker). Selain rombongan Komisi C, beberapa orang warga tampak melihat anggota dewan di lokasi sidak.
Namun selang beberapa saat kemudian, sejumlah warga mendatangi anggota dewan untuk meminta melihat rencana titik pengeboran ‘versi’ warga. Warga menilai, jika survei di lakukan di titik awal yang di lihat anggota dewan, mereka khawatir muncul asumsi jarak dengan pemukiman warga akan kelihatan jauh.
“Kami mohon ‘legowo’ nya bapak mau melihat dari sebelah selatan pak, agar bapak tahu radius yang mau di buat (pengeboran) ke pemukiman warga berapa meter gitu lho pak, maksud saya seperti itu,” pinta salah seorang warga kepada Ketua Komisi C DPRD Jombang di lokasi.
Ketua Komisi C DPRD Jombang, Mas’ud Zuremi menyarankan agar hal tersebut di bicarakan di kantor kecamatan setempat. Namun, karena warga tersebut terus meminta agar dewan melihat ke sebelah selatan, akhirnya hal tersebut di ‘iya’ kan oleh Mas’ud Zuremi.
Setelah permintaan warga di penuhi, akhirnya terjadi pertemuan di antara perwakilan warga, Pemerintah Desa (Pemdes), Forpimcam Kesamben, perwakilan dari Lapindo hingga anggota DPRD Jombang siang itu juga.
Ketua Komisi C, Mas’ud Zuremi menjelaskan, pertemuan tersebut untuk mencari solusi dan titik temu antara Lapindo dengan warga masyarakat. “Ternyata dalam pertemuan tadi sudah di sampaikan baik oleh Kapolsek, Danramil, oleh Pak Camat, kemudian juga warga, menyampaikan sama. Intinya, tidak ada dan belum ada koordinasi yang baik antara Lapindo dengan pihak masyarakat,” kata Mas’ud sesaat sebelum meninggalkan Kantor Kecamatan Kesamben.
Lanjut Mas’ud, jangankan kepada masyarakat, sosialisasi kepada pihak kecamatan pun belum di lakukan oleh pihak Lapindo. “Jangankan masyarakat, kepada pihak Muspika saja belum ada sosialisasi, belum koordinasi yang baik,” tambah Mas’ud.
Selanjutnya menurut Mas’ud, dari pertemuan tersebut semua pihak mengambil kesimpulan bahwa, terjadi mis komunikasi, dan menurut Mas’ud, apa yang di sampaikan warga tersebut bisa di terima dan di akui oleh pihak Lapindo, belum ada koordinasi yang baik, baik dengan pihak Muspika (Kesamben) maupun kepada masyarakat.
“Sehingga di sepakati, pada pertemuan ini, intinya Lapindo saya minta untuk segera sosialisasi yang ‘massive’ kepada masyarakat melalui Muspika sampai dengan pihak desa, hingga tingkat RT dan RW” ungkapnya.
Selanjutnya, Mas’ud menambahkan, apa yang menjadi kehendak masyarakat selama hal tersebut untuk menunjang program Pemerintah Pusat di harapkan bisa di akomodir oleh pihak Lapindo.
“Yang ketiga, Lapindo akan mengutamakan segala sesuatu yang memang itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentinga n perusahaan, kepentingan negara, maka akan di prioritaskan,” lanjutnya lagi.
Di tambahkannya lagi, dalam waktu dekat, akan segera ada koordinasi dengan pihak masyarakat melalui Muspika dengan kepala desa dan masyarakat. “Terkait waktunya, terserah mereka, mereka yang menjadwalkan,” tandas Mas’ud.
Sementara itu, Kepala Desa Blimbing, Kolidi menambahkan, dengan belum di lakukannya sosialisasi oleh pihak Lapindo kepada masyarakat tersebut, di katakannya, akan segera di lakukan sosialisasi terhadap warga terdampak.
“Dan nanti, akan di tentukan waktu sosialisasinya. Cuma nanti, ada permintaan dari warga agar Lapindo punya komitmen dengan warga, apa-apa yang perlu di berikan kepada warga, intinya seperti itu,” pungkas Kolidi. [rif]

Rate this article!
Tags: