Sidak Tambang Ilegal di Tuban

Komisi II DPRD Tuban saat melakukan sidak tambang ilegal di Dukuh Dempes Desa Simo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. [khoirul huda]

Dewan Minta Seluruh Aktifitas Tambang Dihentikan
Tuban, Bhirawa
Usai mendapat aduan dari masyarakat terkait keberadaan tambang ilegal, komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban langsung mengunjungi lokasi tambang yang berada di Dukuh Dempes Desa Simo Kecamatan Soko – Tuban Rabu, (15/7).
Dalam sidak tersebut diikuti oleh Ketua Komisi II bersama Anggota, Forkopimka Kecamatan Soko, Satpol PP, Kades Simo dan Dinas SDA, yang mana Komisi II haru itu langsung mengunjungi 2 (dua) lokasi tambang ilegal yang berbeda.
Saat mengunjungi lokasi tambang yang pertama, komisi II beserta rombongan bertemu langsung dengan Joko sebagai penanggung jawab tambang. Joko mengatakan tambangnya baru beroperasi sekitar 2 mingguan dan berdalih penambangan tersebut atas permintaan pemilik tanah yang ingin meratakan tanahnya untuk di bangun kandang.
“Ini adalah tanah pribadi milik Pak Haji Sumiadi, luasnya kurang lebih 20 hektar yang akan diratakan karna akan di bangun kandang oleh pemiliknya,” kata Joko kepada Komisi II, Rabu (15/7).
Usai dari tambang yang pertama, Komisi II melanjutkan sidak ke 2 yang lokasi tambangnya tak jauh dari yang pertama. Dilokasi tambang tersebut ditemui oleh Bekti, penanggung jawab tambang dan mengaku sudah 6 bulan melakukan penambangan itu.
“Sudah 6 bulan beroperasi, rata-rata setiap hari ada 100 rit yang terjual, tiap ritnya kita hargai 90.000-100.000,” kata Bekti.
Setelah ditanyan oleh komisi II, kedua pelaku tambang tersebut tidak memiki izin sama sekali. Keduanya mengaku pernah mengurus izin namun kenyataanya hingga adanya sidak tersebut tidak ada izin yang ditunjukkan.
Zuhri Ali anggota Komisi II saat dikonfirmasi mengatakan kegiatan tersebut sangat menyalahi aturan. Tidak adanya izin dan sangat meresahkan masyarakat sehingga komisi II langsung mendatangi lokasi penambangan untuk memastikan hal tersebut.
“Aktifitas penambangan diwajibkan punya izin tambang. Kalau tidak maka akan berurusan dengan hukum” ujar Jojo panggilan akrab-nya.
Lebih lanjut, karena tidak adanya izin tambang, jojo meminta aktifitas penambangan itu tidak dilanjutkan lagi hingga ada izin yang jelas. “Karna ini aduan dari rakyat dan kita atas nama wakil rakyat maka aktifitas penambangan ini harus dihentikan” tegas politisi asal montong itu.
Selain itu, Ketua Komisi II, Mashadi juga menegaskan bahwa usaha penambangan tersebut dapat dilakukan dengan syarat harus ada izin. Karna saat ini kedua pelaku usaha tambang sama-sama tidak memiliki izin maka Mashadi meminta untuk tidak melanjutkan aktifitas penambangan.
Diketahui, lokasi lahan yang dilakukan penambangan adalah lahan konservasi, sehingga untuk mendapatkan izin usaha penambangan pada lahan tersebut sangat sulit. “Artinya tidak boleh dilakukan penambangan karna ini adalah lahan konservasi” Pungkas Mashadi. [hud]

Rate this article!
Tags: