Jakarta, Bhirawa.
Sidang Tahunan MPR RI 2020 yang akan berlangsung menjelang HUT Kemerdekaan RI, pertengahan bulan Agustus ini, dengan menampilkan laporan kinerja tahunan setiap Lembaga Negara, akan menjadi suatu kreasi konstitusional yang bersandar pada “Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusywaratan Perwakilan”.
Sidang Tahunan MPR RI 2020 dengan menampilkan kinerja tahunan semua Lembaga Negara ini, meskipun bukan perintah UUD 45, akan menjadi panggung untuk memberikan mozaik, memberikan sesuatu yng membangkit kan harapan rakyat untuk tidak diteror terus menerus oleh pandemi Covid-19.
” Sidang tahunan MPR RI 2020 ini adalah kreasi yang pantas, sebagai wujud dari hikmah permusywaratan, hikmah Pancasila,” papar pakar Hukum Tata Negara Dr Margarito Kamis dalam dikusi 4 Pilar MPR RI, Senen sore (20/7).Nara sumber lain,anggota MPR Saleh Partaonan Daulay (PAN) dan anggota MPR Dr Kurniasih Mufidayati (PKS).
Margarito Kamis lebih jauh berujar; Sidang Tahunan MPR RI 2020 merupakan wujud dari hikmah pada kebijaksanaan bangsa Indonesia. Bukan berhikmah pada demokrasi liberal yang sekarang dan dari waktu ke waktu sedang di konsolidasi dengan cara yang satu dan lain hal, terlihat agak konyol.
“Kenapa saya sebut konyol. coba pikir, kita sedang hasrat berkonsultasi, mensosialisasi, mengawal, membuat Pancasila hebat. tetapi disaat yang sama kita buat RUU Omnibus Law yang isinya hampir tidak ada orang, rakyat yang setuju. Kecuali para oligarkhi,”tandas Margarito.
Saleh Partaonan Daulay mengakui, sidang tahunan MPR selalu mendapat kritikan, seakan akan sidang tahunan itu tidak bisa merubah keadaan. Atau tidak bisa menghasilkan apapun dalam perbaikan pelayanan pada masyarakat. Sebetulnya, sidang sidang yang dilakukan DPR maupun MPR, ayahnya satu. Yakni bagaimana bisa memberikn pelayanan terbaik pada rakyat. Yang dipaparkan Presiden dalam Sidang Tahunan itu adalah kinerja kementerian, lembaga dibawah Presiden. Mulai dari per kembangkan ekonomi, pemberian bantuan sosial dan penanganan pandemi Covid-19.
” Paparan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR dengan catatan catatan terkait isi dan materi, akan ditindak lanjuti dalam komisi-komisi DPR dan juga alat kelengkapan Dewan. Itu baru ada pengaruhnya,”ungkap SalehDaulay. [ira]
