Jakarta, Bhirawa.
Sidang Tahunan MPR RI 14 Agustus 2828, Jumat pagi, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membeberkan tugas dan wewenang MPR. Yakni terkait dengan pengkajian sistem ketatanegaraan, UUD 45 serta pelaksanaannya. Untuk itu, MPR telah membentuk Badan Pengkajian MPR, yang anggotanya berjumlah 45 orang padan Pengkajian MPR, fokus menindak lanjuti rekomendasi MPR periode 2014-2019 lalu. Serta melakukan kajian terhadap isu aktual dan strategis yang berkembang di masyarakat. Sebagai hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah di daerah pemilihan (Dapil),” papar Bambang Soesatyo dalam pembukaan sidang tahunan MPR RI, Jumat pagi (14/8). Hadir Presiden Jokowi menyampaikan pidato Kenegaraan dalam HUT ke-75 Kemerdekaan RI. Hadir mendampingi, Wapres Ma’ruf Amin, Menhan Prabowo, para Menko dan pimpinan MPR, DPR dan DPD RI.
Menurut Bambang Soesatyo, isue aktual dan strategis yang tengah dibahas olh Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan, meliputi ideologi Pancasila, desa dan pemerintahan desa, Pemilu, ketahanan Nasional dan efektivitas penanggulangan pandemi Covid-19. Serta Omnibus Law Cipta Kerja.
“Dari hasil kajian itu, akan menjadi rekomendasi MPR, untuk disampaikan kepada lembaga-lembaga negara lainnya. Sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing,” lanjut Bamsoet.
Disebutkan, selain penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah, dilakukan juga kepada lembaga-lembaga negara, berbagai kelompok strategis masyarakat, partai-partai politik. Maupun organisasi sosial keagamaan melalui kegiatan safari dan silaturahmi Kebangsaan. Dengan tata kelola penyerapan aspirasi masyarakat, daerah dan lembaga negara oleh Sekjen MPR yang berbasis teknologi informasi. Maka masyarakat daerah dan lembaga negara, akan semakin mudah menyampaikan aspirasi tentang Pelaksanaan UUD 45 kepada MPR.
“Selain melaksanakan tugas sebagai yang di amanahkan pasal 5 UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPRN DPD dan DPRD. Pimpinan MPR juga aktif menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat,” ungkap Bamsoet.
Ditengah Sidang Tahunan MPR, diluar gedung parlemen, terjadi demo mempersoalkn Omnibus Law Cipta Kerja. Pen-demo menuntut pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja dan dihentikannya PHK. Nampaknya pendemo adalah Pekerja yang terdampak pandemi, yang di PHK maupun yang dirumahkan tanpa batas waktu. (ira)
