Sidoarjo Dikepung Baleho Calon Kepala Daerah Liar

Contoh baleho-baleho liar di Bundaran GOR Sidoarjo. [achmad suprayogi/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Baleho calon kepala daerah sudah mulai berterbaran sudah mengepung wilayah Sidoarjo, ternyata tak ada izin dari pemerintah. Aturannya sendiri juga belum ada, sehingga gambar-gambar besar yang terpasang di beberapa tempat itu merupakan baliho liar dan ilegal.
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Sidoarjo, Achmad Zaini di Pendapa Senin (11/5) kemarin dengan tegas mengatakan, kalau gambar-gambar itu tak ada izinnya. UU yang mengatur soal itu juga belum ada. Kalau membicarakan soal kampanye atau Pilkada yang berhak menjawab KPU.
”Tetapi kalau soal baliho itu kami juga tidak bisa berbuat banyak. Selama ini kami tak pernah mengeluarkan izin pemasangan baliho maupun banner, bagi perorangan yang maju Pilkada. Karena tak pernah mengeluarkan izin, otomatis baleho itu liar dan illegal. Kalau sudah ilegal, ya mestinya Satpol PP dan KPU harusnya bertindak menertibkan,” tegas Zaini.
Lebih mengherankan lagi, Achmad Zaini juga menguraikan, kalau biaya pembongkaran baliho itu tak ada, aturannya saja tak ada apalagi biaya pembongkaranya. Biaya pembongkaran dibebankan pada pemasangnya. Ternyata kondisi di lapangan masih banyak pemasang yang nakal, baliho atau reklame yang habis masanya, mereka tidak mau membongkarnya.
Sementara itu menanggapi permintaan BPPT, Ketua KPU Kab Sidoarjo, Zainal Abidin mengaku tak bisa berbuat banyak, apalagi sampai menertibkan baliho itu. Kita tak berhak menertibkan baliho itu, karena masih ranah kewenangan Pemkab Sidoarjo. ”Kalau hanya sekedar koordinasi ya monggo,” jelas Zainal Abidin.
Pantauan di lapangan, baliho perorangan yang menyatakan diri siap maju di Pilkada Sidoarjo, sudah bermunculan di beberapa ruas jalan Sidoarjo. Bahkan di wilayah-wilayah pelosok Kec Jabon juga sudah bertebaran. Yang cukup banyak terlihat diantaranya Utsman Ihsan, M Sholeh, Haidar serta Abdul Kholik. [ach]