Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan dan Wagub Emil Dardak bersama dengan Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya di Gedung Negara Grahadi. Pada kesempatan itu gubernur menyapa mahasiswa asal Papua yang menempuh pendidikan di perguruan negeri di Jatim. [trie Diana]
Kota Malang Siap Jadi Tuan Rumah
Pemprov, Bhirawa
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggagas pertemuan tiga gubernur untuk mencari jalan tengah atas sejumlah konflik di Papua dan Surabaya. Hal tersebut disampaikan setelah Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kendagri setelah bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi.
Ketiga gubernur tersebut adalah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa lalu Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. “Yang kita lakukan adalah merencanakan pertemuan di Jatim tuan rumahnya Bu Khofifah Indar Parawansa. Kita usahakan akhir Agustus, cuma jadwalnya kita serahkan sepenuhnya ke Ibu Khofifah. Formatnya seperti apa kita akan komunikasi dengan Papua,” ucap Plt Polpum Kemendagri Akmal Malik usai rapat terbatas dengan Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Selasa (20/8).
Selain ketiga gubernur, dalam pertemuan tersebut akan dihadirkan juga Menkopolhukam, Wiranto, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan Mendagri, Tjahjo Kumolo. Dalam pertemuan tersebut akan dibahas langkah-langkah untuk memberi jaminan keamanan dan kenyamanan bagi warga Papua yang sekolah di Jatim.
“Begitu juga warga Jatim yg ada di papua dan papua barat. Intinya kita meredam konflik bermuara diskriminasi dan SARA. Nah jadi langkah cuman menenangkan. Kondisi kembali aman,” terang Akmal.
Akmal sendiri enggan menjelaskan mengapa memilih Jatim sebagai tuan rumah. Ia mengatakan saat ini kepala daerah tengah melakukan konsolidasi internal di daerahnya masing-masing. “Ibu Khofifah sudah melakukan dengan teman dari Malang dan keluarga besar Papua yang ada di Jatim. Yang di Papua juga demikian,” ucap Akmal
Konflik tersebut, ungkap Akmal sempat melebar ke Makassar, Sulsel namun berhasil diredam oleh stakeholder di Sulsel.
Hal senada diungkapkan Gubernur Jatim Khofifah. Pihaknya cukup siap menjadi pertemuan tersebut bahkan telah menghubungi Wali Kota Malang Sutiaji. “Saya telepon Wali Kota Malang dan beliau minta supaya di Malang saja,” tutur dia.
Dari diskusi dengan Plt Dirjen Otoda menggagas semacam sister Province antara Pemprov Jatim dengan Papua.
Sebut Khofifah Mama Papua, Diplomasi Papeda Jadi Penengah
Suasana bersahabat tampak dalam pertemuan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya di Gedung Negara Grahadi. Lenis bersama para mahasiswa asal Papua yang hadir saat itu mendapat jamuan makan dengan menu khas Papua yakni papeda. Spontan Khofifah menyebutnya sebagai diplomasi Papeda.
“Ini namanya diplomasi Papeda,” sebut Khofifah sembari menerima hidangan dari Lenis Kogoya, Selasa (20/8). Selain diplomasi Papeda, Lenis dalam pertemuan tersebut sekaligus menasbihkan kembali Khofifah sebagai Mamah Papua.
Gubernur Khofifah menuturkan, pihaknya telah menggas asrama nusantara sebagai bagian dari laboratorium kebudayaan agar akulturasi budaya dapat terjadi secara alami. Sehingga terjadi proses saling mengenali adat istiadat, pola pikir, pola sikap dari masing-masing daerah. “Kita masih telaah anggaran. Kalau tanah, lahannya ada dan untuk masuk di RAPBD masih dimungkinkan. Tetapi yang menjadi telaah adalah bagaimana terkait operasional tahunan terkait air dan listrik,” tutur dia.
Terkait operasional, lanjut dia, masih dilakukan telaah apakah dimungkinkan menggunaan APBD, atau menjadi pilot project pemerintah sehingga dapat didanai oleh APBN.
Selain wisma mahasiswa nusantara, Khofifah bersama Dirjen Otonomj Daerah Kemendagri tengah mendiskusikan kemungkinan adanya sister province antara Jatim dengan Papua. “Selama ini kita cukup familiar dengan sister city. Kita ingin melakukan telaah dengan Dirjen Otda kira-kira sister province seperti apa,” katanya.
Dalam sister province itu, hal yang bisa dilakukan ialah peningkatan SDM dan vocational training. Selain itu usulan dari staf khusus presiden adalah magang selama 2 – 3 tahun bagi CPNS yang baru diangkat. Kalau seperti itu, Khofifah mengaku tidak hanya bisa dilakukan di provinsi, tetapi juga sister city dengan kabupaten/kota di Jatim. Sehingga jika ada CPNS yang akan magang bisa berbagi di banyak kabupaten/kota sesuai SK mereka.
“Pemprov juga mendapat tugas untuk menjadi mentor bagi rumah sakit di Bali Nusra. Kemungkinan ini juga dapat dilakukan untuk layanan kesehatan di Papua dan Papua Barat,” tandasnya.
Proses sudah berjalan sejak tadi malam bersilaturahmi denga keluarga Papua. Seluruh ikhtiar dilakukan dan Kapolda juga sudah mengundang ormas dan OKP. Termasuk kedatangan staf khusus presiden ingin Di semua lini akan berusaha untuk membangun situasi yang kondusif, saling memahami, saling percaya dan saling menghormati.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya mengungkapkan, Khofifah sudah pernah ke Wamena dan masuk ke rumahnya serta didoakan orang tua bisa jadi gubermur. Saat ini dia mengangkatnya kembali sebagai mamah Papua supaya membina adik-adiknya agar dapat sekolah. “Kasus ini kita serahkan kepada pihak berwajib. Tetapi kelanjutan untuk mahasiswa kita ingin mendirikan asrama nusantara untuk daerah kekhususan, di Aceh atau Papua melengkapi beasiswanya,” tutur dia.
Selain beasiswa, mereka juga diharapkan mendapat kartu non tunai untuk memgambil barang kebutuhan sehari-harinya. Lenis juga berharap agar penerima Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) dan Afirmasi Pendidikan Menengah (Adem) dapat berbaur dengan masyarakat. “Pesan Presiden agar ini tidak dibesar-besar dan dapat saling memaafkan. Karena kita anak bangsa yang sama jadi jangan sampai sakit hati. Ada ketersinggungan apapun bisa saling memaafkan,” tutur Lenis.
Kedepan, pihaknya ingin membina anak-anak mahasiswa semakin tertib. Termasuk, saat ini ada peserta Adik dan Adem yang keluar dari Papua dengan beasiswa. Tetapi ada juga yang lari sendiri tidak diketahui kepala suku. Karena itu, siapa yang mau sekolah didata dulu siapa dan di mana sehingga bisa dibina dan diarahkan. “Makanya sekarang seperti IPDN itu harus ada rekomendask dari pengurus adat untuk menunjukkan dia asli orang Papua agar lebih tertib,” ungkap dia. [tam]
