Ketua KPID Jatim Afif Amrullah menggelar deklarasi siaran damai untuk Jatim Harmoni di aula Kantor BKD Jatim, Kamis (29/8).n
Surabaya, Bhirawa
Peran media massa dituntut semakin tinggi dalam menjaga kondusivitas bangsa. Terlebih setelah adanya sejumlah kerusuhan yang terjadi di Jatim dan Papua beberapa waktu terakhir. Terkait hal ini, media massa didorong semakin mengedepankan semangat jurnalisme damai.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim, Afif Amrullah usai menggelar deklarasi bersama di sela acara OSS/SIMP3 dan Gelar Hasil Monitoring Isi Siaran di kantor BKD Jatim, Kamis (29/8).
Afif berharap melalui deklarasi ini terbangun komitmen untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan siaran damai sehingga terwujud kondisi Jatim Harmoni. Menurutnya, media menjadi salah satu alat untuk mempererat persatuan dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
KPID Jatim mengajak seluruh lembaga penyiaran TV dan Radio di Jawa Timur untuk ikut serta memberikan informasi atau isi siaran yang menyejukkan dan meneduhkan masyarakat. ”Situasi di Surabaya dan Jatim saat ini sudah kondusif. Kami juga mengapresiasi langkah yang telah dilakukan Gubernur Jatim dan Forkopimda Jatim yang bertemu sejumlah tokoh Papua untuk meredakan situasi. Ini agar persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa bisa terjalin,” tuturnya.
Dengan suasana keamanan yang kondusif dan isi siaran yang tidak bernada provokasi, dia berharap teman-teman mahasiswa Papua di Jatim bisa melakukan kegiatan belajarnya dengan tenang dan nyaman.
”Lembaga penyiaran TV dan Radio memiliki program news atau berita. Di dalamnya ada para jurnalis. Pada kesempatan ini kami mengajak mereka semua untuk menandatangani ikrar deklarasi bersama-sama. Nanti spanduk deklarasi ini akan kami bawa ke Gedung Negara Grahadi Surabaya saat bertemu dengan Bu Gubernur Khofifah Indar Parawansa sore ini,” tutur dia.
Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jatim, Ardo Sahak menuturkan, peran media sagat besar dalam menjaga suasana tetap dingin dan kondusif. Hal itu dilakukan dengan menyampaikan isi pemberitaan secara berimbang dan tidak provokatif. Sebaliknya, pemberitaan yang menggunakan bahasa provokatif dikhawatirkan akan dapat memperkeruh suasana baik di Jatim maupun Papua.
”Sejauh ini memang belum ada laporan atau temuan pemberitaan yang dinilai provokatif. Jadi, kondisi ini perlu dijaga bersama-sama dan media massa punya tanggung jawab untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui informasi yang diberikan,” pungkas dia. [tam]
