Mahmud Untung
Sidoarjo, Bhirawa
Komisi D DPRD Sidoarjo berusaha memberikan dana hibah ke Pemprov Jatim untuk disalurkan ke siswa SMA dan SMK swasta. Dana hibah yang diberikan sesuai kebutuhan, berkisar Rp15 miliar.
Anggota komisi D, Mahmud, Selasa (13/3) siang, mengatakan, setelah SMA dan SMK diambil alih provinsi, maka Sidoarjo tidak bisa lagi memberikan bantuan sarana dan prasaran sekolah. Ada sekolah rusak atau ambruk juga tak bisa berbuat apa-apa, karena kabupaten sudah tidak mempunyai kewenangan lagi. Padahal siswanya domisili sekolahnya di Sidoarjo.
”Kita mempunyai uang banyak tetapi tak bisa berbuat banyak untuk membantu siswa dan sekolah yang membutuhkan bantuan,” ujarnya.
Tidak ada payung hukum yang bisa membenarkan, kabupaten membantu SMK dan SMA. Bahkan untuk mengawasi saja tidak boleh karena ranahnya sudah di bawah provinsi. Regulasi yang memungkinkan, Sidoarjo memberikan hibah ke Pemprov Jatim. Dan nanti Pemprov yang menyalurkan dana itu ke sekolah-sekolah yang butuh anggaran. ”Komisi D sudah study ke kementerian dan Biro Hukum Jatim, tampaknya ada celah dalam bentuk hibah,” terangnya.
Kewenangan kabupaten hanya sebatas hibah, soal penyaluran dan pengawasan dilakukan Pemprov. Sudah ada 15 daerah di Jatim yang sudah memberikan hibah dan Jember tertinggi dengan Rp15 miliar. Dan kota Batu terendah dengan Rp360 juta. Semua daerah itu sudah menjalankan program hibah dan sudah direaliasi. Jadi tidak ada halangan lagi untuk membantu siswa didik swasta dari Sidoarjo. Kalau untuk sekolah negeri sudah tak ada masalah.
Anggota Komisi D, Ali Masykuri menambahkan, ada dilema dalam bantuan ini. Di Sidoarjo ini masih kekurangan tenaga pengajar, masih kekurangan 600 RKB (Ruang Kelas Baru) sehingga belum memenuhi standar pelayanan minimal. Di satu sisi masih ada kekurangan yang belum bisa dipenuhi, tetapi sisi lain membantu hibah ke Pemprov Jatim.
Masalah ini menjadi dilema bagi Sidoarjo. Ia juga heran, apa yang salah. APBD Sidoarjo sangat besar dan bahkan Silpa akan mencapai Rp1 triliun. Tetapi masih ada kebutuhan ruang kelas baru yang belum terpenuhi. Daripada dijadikan Silpa, seharusnya digunakan membangun kelas baru, agar dana APBD lebih bermanfaat. [hds]
