Samsul Anam
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menyoroti anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada APBD 2020.
Kurangnya perencanaan menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Sehingga, harus ada terobosan baru yang diharapkan, dan mampu untuk mengatasi problematika tentang tingginya angka SiLPA.
Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Samsul Anam usai rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengungkapkan dalam pembahasan ini, terdapat beberapa hal yang belum tersampaikan di dalam forum, namun dari beberap yang belum terjawab, sudah disampaikan secara tertulis.
“Ini yang menjadi PR kita, dari beberapa hal belum terjawab disampaikan secara tertulis. Tetapi pada prinsipnya, semua yang disampaikan fraksi-fraksi kurang lebihnya sudah disampaikan di forum,” ungkap Samsul usai rapat Banggar DPRD bersama TAPD dalam rangka memembahas Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) APBD tahun anggaran 2020 bertempat di Graha Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek.Selasa (22/6/2021).
Disebutkan Politisi PKB ini, beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab, dengan hasil Silpa yang begitu besar, sehingga dinilai perencanaan yang ada di OPD masih menjadi tanda tanya.
Sehingga menurut para Anggota DPRD, jika dalam perencanaannya cukup bagus, SiLPA yang nilainya besar tidak akan terjadi.
“Tadi disoroti oleh pimpinan komisi terkait kurangnya perencanaan sehingga membuat nilai SiLPA yang cukup besar,” tutur Samsul
Kendati demikian setelah disampaikan oleh TAPD, dari SiLPA saat ini sebesar Rp.173 milyar, terdapat sekitar 70 milyar SiLPA terikat dan Rp 2 milyar SiLPA bebas.
“Banyak SiLPA yang terikat. Jadi ada Rp 70 milyar Silpa terikat dan Rp 101 milyar untuk program kegiatan di tahun 2021, yang asumsinya akan dibiayai oleh SiLPA,” ujar Samsul.
“Sehingga, sebenarnya jika diakumulasi terdapat SiLPA terikat Rp 70 milyar dan SiLPA yang bebas 2 milyar,” pungkasnya.(wek).
