Sindikat Penipu 729 CPNS Dibekuk Polisi

Kapolres Mojokerto Kota AKBP Bambang Widiatmoko saat mengungkap  penipuan CPNS di Mapolres, Kamis (27/8) kemarin.

Kapolres Mojokerto Kota AKBP Bambang Widiatmoko saat mengungkap penipuan CPNS di Mapolres, Kamis (27/8) kemarin.

Catut Nama Kepala BKD Jatim, Kerugian Rp 3 Miliar
Kota Mojokerto, Bhirawa
Dua anggota sindikat penipuan dengan korban 729 orang yang dijanjikan masuk sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemprov Jatim diringkus Satreskrim Polres Mojokerto Kota. Dalam aksinya kedua tersangka ini mencatut nama Kepala BKD Jatim Siswo Heroetoto SH,MHum,MM. Tercatat ada 792 korban dengan total kerugian mencapai Rp 3 miliar.
“Dalam aksinya, kedua tersangka ini mengaku kepada korbannya bahwa dia  memiliki akses ke pejabat di Pemprov Jatim. Dan menjanjikan bisa memasukkan menjadi PNS Pemprov Jatim,” terang Kapolres Mojokerto Kota AKBP Bambang Widiyatmoko, Kamis (27/8) kemarin.
Kepada korbannya, pelaku berinisial SHR dan MHD warga Suromulang Barat XII, kota Mojokerto ini meminta uang dengan kisaran Rp 100 juta hingga Rp 130 juta sesuai dengan formasi yang diminati. “Uang yang sudah dikumpulkan pelaku mencapai Rp 2,5 miliar, dari total yang ditargetkan Rp 3 miliar,” tambah mantan Komandan Polairud Polda Jatim ini.
Dari tangan kedua tersangka, polisi berhasil menyita uang tunai Rp 80.200. 000,  tiga unit mobil, puluhan bukti transfer serta buku tabungan serta puluhan lamaran. “Kita akan terus mengembangkan kasus ini. Dan menurut saya masih akan ada tersangka lain,” tambah pria dengan dua melati di pundak ini.
Kasatreskrim Polres Mojokerto Kota AKP Maryoko menambahkan untuk  membongkar kasus ini jajarannya membutuhkan waktu satu bulan sejak dilaporkan. Dari total 729 korban, terbanyak berasal dari warga Kota Mojokerto 150 orang. “Selebihnya berasal dari Sidoarjo, Lamongan, Nganjuk, Gresik dan beberapa orang dari lingkup pejabat Pemprov Jatim,” tegas mantan Kanit Reskrim Polsek Waru ini.
Terkait bukti surat BKD Pemprov Jatim No : 893.2/380222/212.3/2015 tertanggal 14 Juli 2015, Maryoko memastikan bahwa surat itu palsu. Meski dalam surat tersebut ditandatangani Kepala BKD Siswo Heroetoto SH,MHum,MM dengan Nip 19580227 198503, tapi Maryoko menyebut bahwa surat itu palsu. “Penyidik sudah mendapatkan surat jawaban resmi dari BKD Jatim, bahwa tidak pernah ada surat yang berisi perihal  pemberitahuan melengkapi berkas kelengkapan CPNS 2015 itu,” tambah Maryoko lagi.
Maryoko menyebut, pelaku memiliki jaringan di berbagai daerah untuk merekrut korban. Setelah disepakati dengan korban soal persyaratan ijazah maupun formasi yang diinginkan, korban diminta memberikan uang muka yang nilainya bervariasi. “Bahkan untuk meyakinkan, korban pernah diajak ke kantor Gubernur Jatim, namun di sana hanya ditunjukkan ke salah satu ruangan dan tidak bertemu siapa-siapa,” imbuhnya.
Terkait pengembangan tersangka lain, Maryoko mengaku sudah mengantongi sejumlah nama dengan peran masing-masing. Meski menyatakan tidak ada keterlibatan pejabat BKD Jatim, namun pihaknya menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk meminta keterangan pejabat BKD Jatim. “Kalau diperlukan kita nanti akan meminta keterangan pejabat BKD Jatim,” pungkas Maryoko.
Dalam jumpa pers kemarin, petugas memajang sejumlah barang bukti yang disita dari kediaman  tersangka. Barang bukti terbaru yang berhasil disita yakni tiga unit mobil di antaranya Honda CRV warna hitam, Daihatsu Terios yang juga berwarna hitam serta Daihatsu Luxurio putih.

Tak Ada Rekrutmen
Sementara itu Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko menegaskan bahwa Pemkab Jombang pada 2015 tidak ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini disampaikan, menyikapi maraknya calo CPNS yang mulai bergerilya menebar janji dengan sejumlah imbalan puluhan hingga ratusan juta.
“Untuk jalur umum, sampai hari ini (kemarin) kita tidak menerima pemberitahuan adanya penerimaan CPNS 2015,”ujarnya ditemui di pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (27/8).
Namun, Bupati Nyono menambahkan untuk honorer K2 yang jumlahnya 850 lebih pihaknya mengaku sudah mengusulkan ke pemerintah pusat. “‘Tinggal nanti dari pusat melihat kembali seleksi dengan catatan akan dipermudah bagi K2 yang bekerjanya sudah puluhan tahun. Karena mereka ada yang tukang kebun, tukang jaga,  tidak mungkin untuk mengerjakan soal-soal tes CPNS yang begitu susah,”tandasnya.
Karenanya, Bupati Nyono meminta para honorer kategori 2 di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang tidak percaya terhadap janji-janji orang yang mengaku bisa memuluskan jalan mendapatkan SK pengangkatan sebagai PNS. “Untuk kelengkapan honorer K 2 ini, beli materipun tidak perlu, apalagi  kaitannya dengan itu dan ini. Ini perlu kita sampaikan dan sosialisasikan sehingga tidak ada lagi korban di Jombang,”tandasnya.
Sekadar diketahui, beberapa pekan ini di Jombang ada sejumlah orang meminta imbalan kepada beberapa honorer K2 Jombang sebagai pelicin agar SK pengangkatan PNS bisa segera turun. Cara itu dilakukan oleh para calo dengan menebar isu bakal berlangsungnya rekrutmen CPNS pada 2015 melalui jalur pendataan honorer K2.
Keterangan beberapa honorer, para calo yang mendatangi mereka di antaranya adalah pejabat dan politisi yang masih aktif. Upeti yang diminta kepada calon korban antara Rp 70 juta hingga Rp 100 juta.
Koordinator Forum Honorer Kategori 2 (FHK2) Jombang Ipung Kurniawan, membenarkan maraknya aksi para calo untuk berburu korban dengan memanfaatkan isu bakal dibukanya rekrutmen CPNS lewat jalur honorer. “Ramainya ya dua bulan ini. Teman-teman honorer banyak yang laporan, baik datang langsung maupun lewat SMS dan telepon,” katanya.
Dalam 2 hari terakhir, kata Ipung, para honorer yang mengaku didatangi dan menjadi korban para calo PNS makin bertambah. “Yang memberi laporan ke kami (forum honorer K2), lebih dari 30 orang. Kami tidak bisa menyebutkan, tetapi ada beberapa orang honorer K2 yang sudah terlanjur menyerahkan uang,” pungkas Ipung Kurniawan. [kar,rur]

Tags: