Sinergisitas Mengatasi Permasalahan Sampah

foto ilustrasi

Kenaikan volume sampah yang tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengelola sampah, maka bisa dipastikan akan mendatangkan masalah tersendiri bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Padahal, pemerintah daerah merupakan faktor kunci dalam pengelolaan sampah secara nasional. Persoalan sampah memang tidak bisa dipandang remeh, pasalnya kalau tidak ditangani secara baik, tambah lama akan tambah banyak sampah yang lari ke lingkungan tanpa bisa kita kontrol.

Memang berbicara mengenai sampah tidak akan ada habisnya, karena sampah adalah bagian dari keseharian masyarakat yang terus diproduksi setiap harinya. Menurut data dari dinas lingkungan hidup pada tahun 2020 total produksi sampah nasional hampir mencapai 68 juta ton. Artinya, ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya dihasilkan oleh 270 juta penduduk. Atau setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kilogram sampah per hari.

Berangkat dari kenyataan tersebut, menjadi wajar adanya jika persoalan sampah dan pengelolaannya selalu menarik untuk di sorot dan dikaji bersama. Terlebih, merujuk dari Perpres RI Nomor 97 Tahun 2017 dan Permen Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pemerintah menargetkan mengurangi 40 juta ton sampah secara permanen pada 2025. Target tersebut, juga dibarengi dengan peningkatan kemampuan mengelola sampah sekitar dua kali lipat menjadi 80 persen pada 2025.

Target tersebut, sejatinya akan dicapai dengan kebijakan terstruktur dari hulu ke hilir yang selebihnya dibutuhkan sinergisitas dari banyak pihak dalam mengatasi persampahan nasional ini. Diantaranya, melalui beberapa langkah. Mulai dari daya pengelolaan sampah yang tepat melalui tata kelola yang tepat, diikuti dengan peningkatan kapasitas, dan pendanaan yang tepat. Dilanjutkan, perlunya model kelembagaan yang kuat untuk pengelolaan sampah, salah satunya melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), terus perlu didukung dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang jelas dalam layanan persampahan, sekaligus dukungan anggaran yang memadai dan penegakan hukum.

Mohammad Yusuf
Dosen PPKn Univ. Muhammadiyah Malang

Tags: