Sinergitas Eksekutif – Legeslatif untuk Tingkatkan SDM dan Daya Saing

(RPJMD – RKPD Kota Mojokerto)

Kota Mojokerto, Bhirawa
Pemkot Mojokerto melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto 2018 – 2023 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto tahun 2020.
Moment ini juga sebagai wujud sinergitas antara Eksekutif – Legeslatif dalam menelurkan kebijakan untuk kemajuan warga dan Kota Mojokerto.
Acara yang digelar Senin (25/3) kemarin di helat di Hall Sapphire 1 – 2, Hotel Ayola, Sunrise Mall, Jl Benteng Pancasila, Kota Mojokerto. Tema yang diangkat yakni ”Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Perekonomian Daerah Serta Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”.
Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Provinsi Jatim yang diwakili Sekretaris Bappeko Provinsi Jatim, Drs Widyo Yudo Prayitno MSi mengatakan, dilaksanakannya kegiatan ini sangat penting guna adanya sinkronisasi antara pemerintahan pusat, provinsi dan daerah untuk meningkatkan pembagunan manusia.
”Terkait dengan pertumbuhan ekonomi wilayah Jatim tetap di atas rata – rata nasional. Termasuk di Kota Mojokerto dengan daerah lain di Jatim tetap diatas rata – rata, yang artinya tingkat kesenjangan di Kota Mojokerto mengalami penurunan,” katanya.
Selanjutnya, Ketua DPRD Kota Mojokerto, Febriana Meldyawati SH menyampaikan pokok – pokok pikiran DPRD Kota Mojokerto yang meliputi bidang pendidikan. Dan pendidikan karakter harus ditingkatkan dengan tenaga pendidik yang bekualitas, sehingga melahirkan generasi yang berkualitas pula.
”Untuk bidang kesehatan, pentingnya peran Puskesmas yang dekat dengan masyarakat, sehingga perlu adanya peningkatan fasilitas Puskesmas, banyaknya warga Kota Mojokerto yang belum terdaftar dalam KIS dan tingkatkan penanganan terkait orang gangguan jiwa,” ujarnya.
Sedangkan untuk perizinan, lanjut Melda, harus lebih selektif lagi dalam pemberian perizinan. Bidang infrastruktur, masih perlu adanya perbaikan dan penanganan banjir yang konkrit dengan memperbaiki saluran air.
”Bidang Hankam, harus melawan berita hoax. Boleh berbeda pendapat, tapi tidak boleh saling bermusuhan. Dan terakhir bidang kesejahteraan rakyat, yang memanfaatkan tehnologi, sehingga masyarakat mudah dalam mendapatkan informasi terkait pelayanan pemerintahan Kota Mojokerto,” tandasnya.
Sementara, Walikota Mojokerto, Hj Ika Puspita Sari SE menuturkan, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dan komitmen dalam RPJMD Kota Mojokerto 2018 – 2023 dan RKPD Kota Mojokerto tahun 2020.
”Ini sebagai bahan dan rancangan, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan di Kota Mojokerto. Dan misi kegiatan ini untuk mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan,” tuturnya.
Ning Ita juga menjelaskan isu strategis RPJMD Kota Mojokerto 2018 – 2023, yakni membentuk SDM yang berkualitas dan mampu bersaing, peningkatan infrastruktur untuk mendukung daya saing Kota Mojokerto dalam ekonomi kerakyatan, serta anggaran yang berbasis pelayanan pada masyarakat.
”Jadi, prioritas RKPD Kota Mojokerto yaitu pemerataan pembangunan dan pengembangan konektivitas infrastruktur yang mendukung pusat – pusat pertumbuhan baru, peningkatan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat,” tegasnya.
Plt Kepala Bappeko Kota Mojokerto, Ruby Hartoyo menyebut, event ini untuk mensinergikan arah pembangunan yang diinginkan masyarakat lewat berbagai jalur. Diantaranya lewat jalur legeslatif maupun jalur eksekutif mulai dari tingkat bawah.
”Kami dan pihak legeslatif bersinergi untuk mewujudkan arah pembabgunan Kota Mojokerto 2020 mendatang, melalui mekanisme ini,” pungkas Ruby Hartoyo. [adv.kar]

Tags: