Sistem Zonasi di Jawa Timur Jadi Program Nasional

DPRD Jatim, Bhirawa
Inovasi yang dilakukan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dengan menerapkan sistem zonasi di lingkup SMA ternyata membuat Mendikbud  untuk memboyong program tersebut secara nasional. Penerapan sistem zonasi di Jatim ini dilakukan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA tahun ajaran  2017-2018 untuk memeratakan kualitas pendidikan antar sekolah di setiap kabupaten/kota.
“Waktu itu saya ditelepon Pak Mendikbud yang menyebut jika sistem zonasi yang diterapkan di Jatim akan digunakan sebagai program nasional. Secara pribadi saya bangga, karena Jatim dipakai sebagai proyek percontohan. Apalagi diketahui dengan sistem tersebut sangat terkonekasi dengan program UNBK yang diterapkan oleh pemerintah pusat,”tegas Pakde Karwo, panggilan akrab Soekarwo, Senin (15/5).
Selain memudahkan siswa untuk mendapatkan sekolahan dan tidak perlu mengeluakan uang transpor yang besar, program ini bertujuan untuk pemerataan. Artinya ke depannya tidak ada lagi sekolah favorit atau tertinggal. Begitu pula tidak ada lagi sekolah yang kekurangan siswa, sementara di sisi lainnya ada sekolah yang sampai menolak siswa.
“Yang pasti dalam sistem zonasi, kami menekan sekecil mungkin adanya sekolah yang tidak mendapat siswa akibat berada di pinggiran. Sebaliknya, di satu sisi ada sekolah yang siswanya sampai membeludak,”tegas mantan Sekdaprov Jatim ini.
Terpisah, anggota Komisi E DPRD Jatim menegaskan penerapan sistem zonasi untuk SMA ini dimaksudkan agar siswa baru tidak berjubel mendaftar di sekolah tertentu yang selama ini disebut sekolah favorit.  Imbasnya banyak sekolah yang kekurangan siswa. Dengan sistem zonasi ini siswa baru yang mendaftar bisa tersebar di seluruh SMA yang ada di Jatim. Berikut siswa yang ada di daerah juga bisa mendaftar di kota besar seperti Surabaya.
“Saat ini Pemprov Jatim terus berupaya meningkatkan kualitas SMA/SMK di seluruh Jatim. Untuk itu masyarakat jangan terus terjebak dengan sekolah favorit, karena sekolah di pinggiran pun saat ini kualitasnya terus ditingkatkan,”tegas politisi asal Partai Demokrat ini.
Sedang soal gagasan Pemprov Jatim yang menerapkan sistem zonasi dan kini menjadi acuan pusat, alumnus Unair Surabaya ini mengaku bangga. Karena memang sistem zonasi ini sangat menguntungkan siswa  sebagai pemerataan kualitas pendidikan sekaligus mengurangi ketimpangan pendidikan yang selama ini masih ditemui di setiap kabupaten/kota.
“Sistem zonasi ini baru pertama kali diterapkan di Indonesia yakni di Jatim. Karena sistem zonasi ini mempermudah kontrol dan mengefektifkan pendaftaran siswa baru dan konsep ini sejalan dengan UNBK sebagai upaya merekonstruksi pendidikan di Jatim,”tegasnya. [cty]

Tags: