Anggota DPRD Jatim Dapil Surabaya, Agustin Poliana saat jaring aspirasi di Jemurwonosari, Surabaya, Selasa malam (15/9). [Gegeh Bagus Setiadi]
DPRD Jatim, Bhirawa
Sistem zonasi yang ditetapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di seluruh SMP, SMA dan SMK negeri di Kota Surabaya masih dibayangi sejumlah masalah. Salah satu masalah utamanya yakni ketidakseimbangan daya tampung sekolah.
Problem inilah yang diterima Anggota DPRD Jatim Dapil Surabaya, Agustin Poliana saat jaring aspirasi di Jemurwonosari, Surabaya, Selasa malam (15/9). Politisi PDI Perjuangan ini disambati warga lantaran daya tampung di sekolah negeri masih terbatas.
“Ternyata banyak warga Wonocolo ini yang anaknya tidak bisa sekolah di SMP Negeri. Sistem zonasi rupanya masih belum menjawab ini semua,” kata Mbak Titin, sapaan akrab Agustin Poliana.
Anggota Komisi C DPRD Jatim ini mengungkapkan bahwa banyaknya warga yang anaknya harus terlempar di SMP Negeri wilayah Kecamatan Wonocolo. Di wilayah Wonocolo ini hanya ada dua SMP Negeri, yaitu SMPN 13 dan SMPN 52.
“Penerimaan siswa baru kemarin banyak yang sekolah di swasta. Hal ini membuat wali murid keberatan dan harapan ini rupanya belum terkover kebutuhan anak-anak kita untuk sekolah negeri,” terang Mbak Titin yang juga Mantan Anggota DPRD Kota Surabaya ini.
Pihaknya pun berharap semua sekolah bisa menampung semuanya. Tapi, lanjut Mbak Titin, kondisi riil di lapangan tidak demikian. “Kita bisa bayangkan, karena sekolah sendiri pagunya terbatas dan kebutuhan lebih daripada pagu itu sendiri,” paparnya.
Oleh karenanya, ia meminta Pemkot Surabaya bisa membangun SMP Negeri baru, minimal disetiap Kelurahan. Dari total SMP Negeri di Surabaya berjumlah 63, minimal 100 sekolah baru yang mendekati keluarga kurang mampu. “Minimal disetiap kelurahan ada SMP negerinya,” imbuhnya.
Hal ini juga akan menjadi dilema di Kota Surabaya. Pasalnya, kata Mbak Titin, sekolah swasta juga ketakutan tidak bisa mendapatkan siswa baru. Pemkot Surabaya harus berhitung berapa kebutuhan sekolah negeri dan swasta.
“Perlu dihitung kembali berapa kebutuhan sekolah di lingkungan itu, agar bisa terpenuhi di wilayah tersebut agar tidak terjadi berebut siswa lagi,” pungkasnya. [geh]
