foto ilustrasi
Kab.Gresik, Bhirawa
Anggaran sebesar Rp7 miliar yang diperuntukan seragam siswa SD dan SMP negeri belum bisa didistribusikan Dinas Pendidikan (Dispendik). Sebab kini masih dalam proses lelang dan laboratorium kain di Jakarta. Hal ini membuat dewan berang dan meminta segera diselesaikan.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Khoirul Huda, keterlambatan seragam gratis peruntukan siswa SD dan SMP negeri. Untuk dipakai tahun ajaran baru masuk sekolah, ini merupakan kelemahan kinerja Kepala Dinas Pendidikan, Mahin. Sebab Muhin dinilai tak melakukan kontrol dan pengawasan serius sehingga terlambat lama.
”Kami sudah tegur Kepala Dinas Pendidkan pada rapat kemarin, ya tidak begini Pak Mahin. Kenapa seragam gratis bisa terlambat, padahal seharusnya sejak awal sudah dipersiapkan sebab alokasi dana di anggaran sudah ada. Hanya tinggal lelang dan belikan, kok malah terlambat sehingga orang tua wali murid sekarang harus beli sendiri untuk kebutuhan seragam,” ujar Khoirul Huda dengan nada tinggi.
Atas keterlambatan pembagian seragam gratis sekarang, bisa dianggap anggaran itu percuma. Sebab dalam pengesahan pembahasan APBD 2017, siswa baru masuk ajaran baru sudah dapat seragam. Namun nyatanya sekarang masih posisi proses lelang dan laboratorium kain di Jakarta, yang membutuhkan waktu berminggu-minggu.
”Seharusnya perencanaan ketika akan masuk ajaran baru, seragam itu sudah ada. Siswa diukur seragamnya pada saat penerimaan sekolah, sehingga dampak dari alokasi anggaran sebesar Rp7 miliar ada,” tegasnya.
Ditambahkan Khoirul Huda, siswa menerima seragam sebanyak empat stel. Di tahun depan dispendik sudah diwanti-wanti untuk mencarikan solusi terbaik dan tepat waktu. Sehingga siswa masuk sekolah sudah mendapatkan seragam itu, dan tidak boleh kejadian ini terulang di tahun depan. [kim]
