Siswa Kelas VI Dipungut Rp200 Ribu per Bulan

Surabaya, Bhirawa
Di SDN Kertajaya Surabaya , dengan kedok biaya persiapan Ujian Sekolah dan perpisahan, siswa kelas 6 dipungut Rp200 ribu per bulan. Pungutan ini disampaikan kepada wali murid kelas 6 SD Negeri yang terletak di kawasan Pucang Jajar tersebut melalui surat edaran tanpa kop dan penanggungjawab.
Tak ayal, pungutan ini pun memantik protes dari wali murid. Tidak hanya karena nilainya yang besar, tetapi juga peruntukannya dikhawatirkan tak jelas. Dalam surat edaran yang diterima wali murid, tertera rincian pungutan yang terdiri dari pengadaan try out Ujian Sekolah (US), biaya operasional kelas, perpisahan/wisuda dan beberapa item lain.
Salah seorang wali murid yang tidak mau disebutkan namanya menunjukan rincian dari Rp200 ribu/bulan itu. Yakni Rp75 ribu untuk biaya try out dan Rp125 ribu cicilan biaya perpisahan atau wisuda. Di bagian bawah blangko juga menyebutkan keharusan supaya wali murid dalam tiap bulannya membayar tidak lebih dari tanggal 10.
Mengenai pungutan ini wali murid yang bersangkutan mengaku tidak pernah diajak bicara oleh pihak manapun, baik sekolah, komite sekolah maupun paguyuban kelas.”Kita tidak pernah diajak rembugan untuk pungutan ini. Tiba-tiba anak saya disodori edaran ini. Kita sih tidak mau bayar, tapi di sekolah anak kita di tagih terus,” pungkas dia.
Kesan sebagai pungutan liar bertambah karena sebagian item dalam surat edaran itu , seperti try out dan biaya operasional kelas, seharusnya telah terkaver dalam bantuan operasional pendidikan daerah (Bopda).
Lebih tidak masuk akal lagi, saat dikonfirmasi mengenai keberadaan surat edaran pungutan tersebut Kepala SDN Kertajaya Subandi, mengaku tidak tahu menahu.Dia menduga pungutan tersebut merupakan hasil musyawarah wali murid kelas 6. Karena sebelumnya dia sempat membuat rapat dengan wali murid terkait visi-misi sekolah.
Subandi  mengungkapkan pernah menyatakan , jika wali murid ingin anak-anaknya masuk negeri, harus ada usaha ekstra. Kalau hanya mengandalkan try out dari sekolah saja tidak akan cukup.
“Pendidikan gratis itu memang standarnya. Tapi kalau mau lebih dari standar berarti harus ada biaya secara mandiri. Kalau tidak, jangan nuntut anaknya masuk sekolah negeri,” tutur Subandi saat dikonfirmasi di sekolahnya, Senin (7/9).
Subandi mengaku, Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya hanya memberi jatah try out  dua kali dalam setahun. Maka perlu tambahan try out agar lulusannya bisa mendapat hasil bagus saat Ujian Sekolah (US).
“Tapi kita tidak mengelola pungutan itu. Semua dimusyarahkan sendiri oleh wali murid. Itu pun tidak memaksa. Kalau mau try out silahkan, mau wisuda juga silahkan. Kalau tidak juga tidak apa-apa,” ungkap dia.
Terkait keluhan ini, Subandi mengaku akan koordinasi dengan Komite Sekolah. Tujuannya juga untuk memastikan ada dan tidaknya praktek ini. Sekiranya ada, sekolah akan menganulir jika wali murid keberatan.
“Sebenarnya sumbangan dari wali murid itu tidak apa-apa. Asal tidak memaksa dan nilainya tetap. Kalau nominalnya tetap Rp200 ribu per bulan, itu namanya iuran. Itu dilarang,” kata dia.
Di sekolah yang terletak di Jalan Pucang Jajar 4-6 Surabaya itu, terdapat empat ruang untuk siswa kelas 6. Masing-masing sekitar 45 siswa. Jika di total, pungutan yang rencananya akan ditarik hingga 11 bulan itu akan menghasilkan Rp2,2 juta per siswa. Sehingga, total pungutan yang ditarik dari wali murid akan terkumpul sekitar Rp396 juta. [tam]