Siswa Miskin Bersekolah Tanpa Seragam Resmi

DPRD Surabaya,Bhirawa
Program wajib belajar gratis dan seragam gratis pemkot Surabaya kembali tercoreng. Dua siswa baru dari dua Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Surabaya mengadu telah dua bulan bersekolah tanpa seragam resmi .
Salsabila dan Achmad Alfandi Santoso, Senin(1/9) kemarin mengadu pada DPRD Surabaya karena sudah dua bulan mengikuti kegiatan belajar mengajar tanpa menggunakan seragam resmi sekolah.
Karena tidak mampu membayar uang seragam , dua siswa di dua SMK Negeri  ini tidak mendapatkan seragam resmi sekolah masing-masing. Padahal sejauh ini, Pemkot Surabaya mempunyai program Mitra Warga yang memberi  fasilitas buku dan seragam dengan gratis. Program Mitra Warga adalah jalur bagi siswa dari keluarga tidak mampu untuk dapat masuk sekolah negeri dengan kuota sebanyak 5 persen.
Salsabila, siswa yang baru saja masuk SMKN 4 Surabaya ini belum mendapat seragam meskipun proses belajar mengajar sudah berjalan sekitar dua bulan karena tidak mampu membeli baju.
Keadaan ini tidak serta merta membuat pihak sekolah memberikan dispensasi atau kebijakan untuk siswa yang tidak mampu. Tak ingin anaknya malu, orang tua Salsabila terpaksa membeli seragam tersebut dengan cara dicicil tiap bulan.
“Totalnya bayar Rp 650 ribu, saya cicil tiap bulan. Dapat empat stel seragam diantaranya Abu-abu, pramuka, batik, dan olahraga,” terang Sudirman, selaku wali murid kepada sejumlah wartawan , Senin (1/9).
Sementara itu, kasus lain juga dialami Achmad Alfandi Santoso, yang sudah dua bulan menjadi siswa baru di SMKN 2 Surabaya. Meski berhasil masuk melalui reguler, Alfandi seharusnya mendapat fasilitas perlengkapan sekolah karena memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Parahnya, Alfandi hingga saat ini belum mempunyai seragam sekolah karena tidak mempunyai biaya untuk membayar seragam dengan total Rp 1,5 juta. Terpaksa, dalam keseharianya, Alfandi menggunakan seragam SMP yang dimilikinya untuk kesekolah.
“Ya kadang-kadang malu mas kalau ditanya teman kenapa masih memakai seragam SMP. Mau gimana lagi mas tidak punya uang, orang tua belum mampu. Saya sudah menunjukkan surat SKTM tapi tetap diwajibkan membayar,” kata Alfandi.
Terkait hal ini, Anggota DPRD Surabaya, Baktiono mengaku heran dengan kebijakan sekolah yang seolah-oleh menutup mata terhadap kondisi ekonomi yang dialamin beberapa siswa di Surabaya. Padahal, pihaknya mengatakan bahwa sudah jelas kalau siswa jalur Mitra Warga dan kurang mampu mendapat fasilitas gratis.
“Kalau perlu, sekolah melakukan surfey ke rumah siswa untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Jangan terus menutup mata kalo kondisinya tidak mampu. Kota Surabaya punya anggaran besar untuk Pendidikan, malu alau ada siswa tidak bisa punya seragam,” kata Baktiono yagn juga mantan Ketua Komisi D ini.
Menurutnya, karena kebijakan yang salah kaprah ini, siswa yang bersangkutan mengalami gangguan psikologis dan tekanan saat melakukan proses belajar mengajar. Untuk itu, pihaknya mengusulkan bagi anak yagn kurang mampu harus mendapat fasilitas lebih dulu sebelum proses belajar mengajar di sekolah dimulai.
“Jelas kalau kondisinya begini mereka akan tertekan secara psikologis terutama kepada sesama teman di sekolah. Ini tanggung jawab Dinas Pendidikan sebagai pemangku kebijakan tertinggi di Surabaya,” katanya.
Selama ini, pengadaan seragam sekolah dibeli dengan uang Bantuan Opresional Pendidikan Daerah (BOPDA) dan dijual kembali melalui koperasi sekolah. Anehnya, harga barang tersebut lebih mahal daripada di pasaran.
“Ini yang harus kita kritisi, kalau memang yang melakukan pengadaan sekolah sendiri dari dana BOPDA, seharusnya meringakan bukan lebih mahal. Kita akan panggil Dinas Pendidikan dan Sekolah terkait masalah ini agar tidak terjadi di kemudian hari,” kata Baktiono. [gat]