Foto: ilustrasi
Dindik Surabaya, Bhirawa
Usulan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) oleh Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya untuk pengadaan buku Kurikulum 2013 (K-13) mendapat respon positif dari sekolah. Khususnya sekolah-sekolah yang melaksanakan K-13 secara mandiri dan tidak mendapat jatah buku dari Kemendikbud.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dindik Surabaya Eko Prasetyoningsih menjelaskan, Dindik sudah melakukan pendataan terkait jumlah siswa masing-masing sekolah. Khususnya sekolah-sekolah di luar pilot project K-13 yang belum mendapatkan buku K-13. “Kami sudah melakukan pendataan jumlah siswa. Masih sedang diproses agar sekolah non sasaran segera mendapatkan buku K-13,” ujarnya, Senin (24/8).
Seperti diberitakan Harian Bhirawa sebelumnya, persoalan terkait buku K-13 di Surabaya mulai menemukan titik terang. Dindik di Kota Pahlawan itu mulai menunjukkan respon positif dengan upayanya menyiapkan anggaran untuk pengadaan buku K-13.
Buku ini rencananya akan diadakan untuk sekolah-sekolah yang saat ini statusnya melaksanakan K-13 secara mandiri. Seperti diketahui, sekolah-sekolah tersebut belum menerima buku K-13 sejak tahun ajaran baru 2015/2016 dimulai. Berbanding terbalik dengan sekolah sasaran K-13 yang telah menerima buku dari pusat.
Di Surabaya, dari total 535 SD/MI negeri dan swasta yang melaksanakan K-13, hanya 14 di antaranya yang termasuk pilot project K-13. Sementara untuk jenjang SMP, dari 180 satuan pendidikan, negeri dan swasta, hanya delapan di antaranya yang merupakan pilot project K-13. Sejauh ini , sekolah yang belum menerima buku diminta Dindik Surabaya memanfaatkan soft copy buku yang dapat diunduh melalui website.
Salah satu sekolah non sasaran tersebut adalah SMA Al-Falah. Kepala SMA Al-Falah Rooswandi Hidayat mengungkapkan, polemik buku K-13 terutama terjadi pada kelas XII. Sedangkan siswa kelas X dan XI masih bisa belajar dengan menggunakan buku K-13 tahun lalu.
Menurutnya dengan tidak adanya buku, semangat siswa untuk belajar terlihat menurun. “Mereka melihat buku sudah tidak menarik lagi,” ujar Rooswandi.
Meski begitu, sekolah terus berupaya memberikan semangat kepada siswa untuk terus belajar. Misalnya, SMA Al-Falah berinisiatif untuk mencetak buku secara swadaya. Mereka mengunduh file buku yang terdapat di website Kemendikbud, lantas mencetaknya.
Rooswandi mengaku sudah memberikan pengarahan kepada siswa. Tidak ada paksaan untuk harus memiliki buku K-13 versi cetak tersebut. Tapi siswa tetap ingin mencetaknya. Sekolah pun mengoordinasi lewat koperasi sekolah. “Anak-anak lebih semangat belajar kalau ada buku cetak,” katanya.
Terkait bantuan PAK untuk sekolah non sasaran, Rooswandi menyatakan belum menerima kepastian dari Dindik. “Belum ada pengumuman secara resmi terkait adanya bantuan PAK. Hanya saja Dindik sudah mendata untuk keperluan buku K-13 ini,” terangnya. Tentu saja, Rooswandi mengaku sangat senang apabila ada PAK yang digunakan untuk pengadaan buku K-13.
Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala SMAN 8 Ligawati. Pihaknya mengakui Dindik Surabaya telah melakukan pendataan terkait pengadaan buku K-13 ini. Selama ini, dia menggunakan dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membeli buku. Namun, tidak semua kelas XII memperoleh buku K-13. “Dari 12 rombel K-13, kami dalam proses menyediakan buku K-13 sebanyak 2 rombel,” terang Liga.
Jumlah buku yang diperoleh itu nantinya dapat digunakan secara bergantian. Wali kelas atau guru dapat menggunakan buku tersebut saat mengajar dari satu kelas ke kelas lainnya.
Liga mengaku tidak mengalami kendala berarti terkait pengadaan buku K-13 meski bukan termasuk sekolah non sasaran. Sebab, siswa dapat bebas mengunggah file buku di website Kemendikbud. “Kalau kelas X dan XI tidak ada masalah,” tegasnya.
Terkait PAK, Liga mengaku belum mendapat surat edaran resmi dari Dindik. Namun, dia menyambut dengan tangan terbuka apabila Dindik Surabaya memberikan anggaran PAK untuk pengadaan buku K-13 dalam sekolah non sasaran. “Tentunya kami sangat senang. Berharap saja bisa dilakukan secepatnya,” pungkasnya. [tam]
