Suasana aksi demo yang dilakukan pelajar SMKN 1 Jatirejo Mojokerto dihalaman sekolah, Selasa (16/1). [kariyadi]
Kab Mojokerto, Bhirawa
Ratusan siswa yang berasal dari semua siswa SMKN 1 Jatirejo, Kabupaten Mojokerto menggelar aksi demonstrasi di halaman sekolah mereka, Selasa (16/1). Dalam aksi yang mengundang perhatian masyarakat pengguna jalan itu mereka menuntut kepala sekolah mundur dari jabatannya. Di berbagai spanduk yang mereka bawa, mayoritas mengeluhkan banyaknya pungutan yang dilakukan sekolah tanpa diimbangi dengan pembangunan ataupun perbaikan sarana prasarana sekolah.
Dari pantauan di lokasi aksi, demo siswa SMKN 1 Jatirejo diawali sejak pagi saat dimulainya jam belajar. Aksi ini diikuti ratusan siswa mulai dari kelas 1 higga kelas 3. Sebagian besar dari peserta demo membentangkan spanduk juga poster yang berisi kecaman terhadap kepala sekolah.
Diantaranya dalam poster tertulis tuntutan turunkan kepala sekolah, stop pungli, orang tua kami bukan ATM, uang sekolah buat holiday dan beberapa kecaman senada lainnya.
Bagus Aditya, salah satu pelajar mengatakan kepala sekolah sering melakukan pungutan liar, dengan alasan pembangunan gedung, tapi tidak ada realisasinya.
“Setiap kenaikan kelas, pelajar selalu ditarik uang sebesar Rp 200 ribu hingga Rp 500 ribu, belum lagi sumbangan pembangunan pagar dan tarikan macam-macam tapi tidak pernah ada realisasi pembangunannya.” lontar Bagus Aditya.
Aksi demo para pelajar ini nyaris terjadi ricuh karena tidak ditemui kepala sekolah maupun guru lainnya. Para siswapun akhirnya melakukan aksi boikot pelajaran dan pulang kerumah masing-masing. Bahkan mereka mengancam, Kalau kepala sekolah tidak dicopot mereka akan melakukan aksi demo lagi dan berhenti sekolah.
Dikonfirmasi aksi demo ini, Zainul Waka Humas SMKN 1 Jatirejo mengatakan, saat ini kepala sekolah sedang berada di Surabaya, dia berjanji untuk menampung semua tuntutan siswa dan akan menindak lanjuti. “Kita hanya bisa menampung tuntutan para siswa, dan kita sampaikan kepada kepala sekolah, ” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Saiful Rachman menegaskan akan segera melakukan evaluasi terhadap kepala sekolah setempat. Cabang dinas dimintanya melakukan klarifikasi terkait pungutan yang menjadi tuntutan para siswa. “Terlepas istilahnya pungutan atau sumbangan, sejauh komite sekolah setuju maka itu jalan saja. Tapi kalau ada yang ‘nggosoki’, maka masalahnya akan berbeda. Makanya kita perlu klarifikasi,” tutur Saiful.
Saiful menuturkan, sekolah tidak diperlukan lagi menarik biaya dengan istilah macam-macam seperti daftar ulang. Karena seperti daftar ulang tersebut, tidak perlu lagi biaya. Tetapi jika memang sekolah ingin menghimpun sumbangan dari orang tua, perlu dibicarakan dan meminta persetujuan komite.
“Untuk apa daftar ulang, itu sudah tidak zamannya lagi. Toh siswanya yang sekolah juga tetap itu, tidak berubah. Daftar ulang itu model lama,” pungkas Saiful. [kar.tam]
