SKDK PPDB SMP Harus Dilengkapi Pernyataan Saksi

Antisipasi Tindak Kecurangan dalam Jalur Zonasi
Dindik Kota Surabaya, Bhirawa
Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya memberikan persyaratan khusus untuk jalur zonasi jenjang SMP. Yakni Surat Keterangan Domisili Khusus (SKDK).
Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan Dindik Kota Surabaya, Tri Aji Nugroho menuturkan SKDK digunakan sebagai penunjuk alamat calon peserta didik baru jika tinggal di luar alamat yang adA di Kartu Keluarga. Akan tetapi, SKDK saat ini tidak semudah tahun-tahun sebelumnya. Dimana hanya cukup melampirkan SKDK yang didapat dari kelurahan.
“Tahun ini SKDK dibuat RT, diketahui RW, dicatatkan kelurahan. SKDK bisa dibuat oleh warga KK Surabaya yang memang harus berbeda tempat tinggalnya, misal kos atau kontrak,” jelasnya.
Ia menambahkan jika SKDK bisa diurus jika sudah tinggal di alamat domisili selama minimal setahun. Dan untuk menjamin kebenarannya, harus ada surat pernyataan saksi di sekitar alamat domisili yang bukan keluarga.
“Harus ada pernyataan dari wali juga kalau sudah tinggal satu tahun. Kedua pernyataan itu harus ditandatangani diatas materai,” imbuh dia.
Jika ada yang terbukti tidak benar, maka bisa dikenakan sanksi yang berlaku. Misal sudah diterima di sekolah harus dibatalkan penerimaannya.
“Kami tidak berharap surat keterangan domisili sebagai celah untuk curang, jadi memang harus ada surat pernyataan yang menjadi surat keterangan domisili,” kata Aji.
Dikatakan Aji dalam Permendikbud sudah diatur batas minimal satu tahun tinggal di alamat domisili untuk diakui SKDKnya. Apalagi dengan adanya pendataan alamat saat ujian SD membuat siswa tidak bisa pindah mendadak dari alamat domisili.
“Di permendikbud sudah jelas minimal setahun, jadi tidak ada kelonggaran dan modifikasi aturannya,” paparnya.
Ketatnya aturan lampiran SKDK, dikaui pengamat pendidikan Kota Surabaya, Martadi menjadi sangat wajar. Mengingat sering ditemukannya kecurangan dengan memakai SKDK untuk mendapat sekolah favorit yang diinginkan siswa.
“Belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya seringkali yang terjadi kecenderungan pindah domisili mendadak mendekati tahun PPDB. Hal ini disinyalir digunakan untuk kepentingan tertentu. Belajar dari pengalaman itu kemudian memang perlu diantisipasi perlu ada surat domisili minimal 1 tahun, yang diperkuat surat keterangan saksi,” jelas Martadi.
Setidaknya,menurut Martadi kebijakan ini akan mampu meminimalisasi potensi terjadi perpindahan domisili yang hanya karena pertimbangan PPDB. Pasalnya, kepindahan mendadak akan merugikan kepentingan anak yang lain yang memang memiliki peluang PPDB zonasi.
“Tentu kuncinya adalah perlu komitmen bersama dari pihak-pihak yang berkewenangan untuk mengeluarkan surat RT/RW/Kelurahan agar tidak terlalu mudah mengeluarkan surat keterangan domisili tanpa didukung alasan yang jelas,”pungkasnya. [ina]

Tags: