Suasana boyongan SKPD ke kantor baru di Block Office
Kota Batu, Bhirawa
Seminggu kemarin benar-benar dimanfaatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk ‘boyongan’ ke perkantoran terpadu atau block office (BO). Mereka khawatir jika tak tak segera menempati jatah kantor barunya di BO, maka kesempatan untuk berkantor di gedung block
office yang megah akan hilang.
Boyongan yang dilakukan 38 SKPD ini juga untuk memenuhi instruksi langsung dari Walikota Batu, Eddy Rumpoko. Saat itu ER, panggilan
akrab Eddy Rumpoko, meminta semua SKPD harus sudah menempati kantor barunya di BO pada minggu kemarin. Artinya, pada minggu ini mereka sudah melaksanakan aktivitasnya dengan memberikan pelayanan masyarakat di kantor baru.
“Semua SKPD harus sudah pindah ke block office pada minggu ini (minggu kemarin). Jika ada yang belum menempati kantor barunya di block
office, maka kunci kantornya akan saya minta dan saya bawa (dengan pengertian disita),”ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Batu, Ahmad Suparto, menirukan ucapan Walikota Batu Eddy Rumpoko, Jumat (8/1). Dengan instruksi tersebut, tak ayal lagi semua SKPD langsung ‘boyongan’ ke BO.
Sejak Jumat (8/1), aktivitas pemindahan semua asset milik SKPD terlihat ramai di BO. Mulai dari berkas, meja kursi, hingga peralatan elektronik dibawa ke block office dengan menyewa jasa tenaga angkut. Beberapa SKPD yang pelayanannya berhubungan langsung dengan masyarakat, diberi jatah untuk menempati ruangan di depan atau blok B.
Di antaranya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Badan Penanam Modal (BPM), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas
Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Perhubungan, dan BPMPKB.
“Dan diharapkan untuk dinas-dinas yang dalam kerjanya berhubungan langsung dengan masyarakat sudah bisa memberikan pelayanan pada awal minggu depan (minggu ini),”tambah Suparto.
Ditambahkan Kepala BPM, Enny Rachyuningsih, meskipun pada minggu kemarin pihaknya sibuk melakukan boyongan, namun selama proses berlangsung BPM tidak menutup pelayanan kepada masyarakat. Hanya saja pelayanan yang diberikan hanya sebatas administrasi saja.
“Kalau pelayanan yang membutuhkan penggunaan peralatan elektronik belum bisa kita layani. Tapi pada awal minggu depan (hari ini) pelayanan sudah bisa berjalan normal kembali,”ujar Enny. [nas]
