SKPD Kota Mojokerto Belum Terima DIPA

Kota Mojokerto, Bhirawa
Rencana Pemkot Mojokerto memulai penyerapan  APBD 2016 diawal tahun dipastikan belum bisa terlaksana. Karena seluruh Satuan Kerja Perangkaat Daerah (SKPD) dilingkup Pemkot Mojokerto belum menerima Daftar Isian Perincian Anggaran (DIPA) sebagai dasar pencairan anggaran. Hingga saat ini, DIPA sebagai pelengkap berkas pencairan anggaran tahun ini, belum juga disahkan.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Mojokerto, M Cholid Virdaus mengungkapkan keterlambatan ini karena kurang cepatnya kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Kinerja TAPD lamban,  mengesahkan DIPA, padahal turunnya evaluasi Gubernur sudah  22 Desember silam. Setelah itu banyak libur tanggal merah. Harusnya, bisa diajukan lebih cepat,” urainya, Senin  (4/1) kemarin.
Politisi PKS ini telah menduga molornya pelaksanaan APBD tahun ini. Padahal, sejak jauh hari baik Presiden maupun wali kota berharap anggaran daerah bisa diserap sejak awal tahun sehingga bisa maksimal.
Ia mengungkapkan, setelah pembahasan hasil evaluasi Gubernur, masih ada beberapa tahapan lagi yang harus dilalui. “Berikutnya adalah menyiapkan DPA dari Satker. Ini sebagai dasar pembuatan kegiatan selama setahun. Itu saja paling cepat butuh waktu satu pekan,” paparnya.
Sementara itu, anggota Komisi I Denny Novianto berharap APBD terlaksana pada minggu kedua. “Kita harap minggu kedua sudah ada kegiatan yang jalan,” cetusnya.
Menurutnya, dengan molornya APBD yang rugi masyarakat, karena APBD  untuk rakyat tidak bisa dinikmati masyarakat. “Yang rugi jelas masyarakat karena tak dapat menikmati hasil dari program pemda,” tambahnya.
Sejak jauh hari, Wali Kota Masud Yunus melakukan sejumlah langkah untuk mempercepat serapan anggaran. Salah satunya, melakukan lelang pengadaan sejak awal tahun. Sehingga, penyerapan bisa maksimal.
Namun demikian, jika APBD nya saja tak juga ditetapkan maka bisa jadi banyak belanja daerah gagal dilakukan seperti tahun 2015 silam.
“Semangat Wali kota untuk melakukan penyerapan anggaran di awal tahun tentunya harus didukung dengan kerja seluruh pimpinan SKPD,” terang Deny Novianto lagi. [kar]