SKPD Pemprov Hemat Anggaran 20 Persen

Kegiatan salah satu SKPD Pemprov Jatim pada pertengahan 2014 di salah satu hotel di Surabaya. Mulai 2015, kegiatan pemerintahan akan difokuskan digelar di lingkungan kantor, tak lagi digelar di hotel untuk efisiensi.

Kegiatan salah satu SKPD Pemprov Jatim pada pertengahan 2014 di salah satu hotel di Surabaya. Mulai 2015, kegiatan pemerintahan akan difokuskan digelar di lingkungan kantor, tak lagi digelar di hotel untuk efisiensi.

Pemprov, Bhirawa
Larangan mengadakan rapat atau kegiatan di hotel berdampak pada penghematan di semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemprov Jatim. Diprediksi, setiap kegiatan yang semula direncanakan di hotel kemudian dipindah di kantor dapat menghemat anggaran hingga 20 persen.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim Dr Ir H RB Fattah Jasin MS menuturkan, aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim sebenarnya masih memungkinkan untuk melakukan rapat di hotel, namun dengan kondisi tertentu.
“Kalau butuh tempat yang harus bisa menampung ribuan orang, ya saya kira masih bolehlah rapat di hotel. Contohnya seperti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), kan membutuhkan tempat yang sangat luas dan nyaman, ya kita tidak bisa hindari itu,” jelas Fattah Yasin, dikonfirmasi, Selasa (16/12).
Fattah tidak memungkiri, mengadakan rapat di hotel, apalagi jika membutuhkan waktu lebih dari satu hari lebih memudahkan dalam hal administrasi, tanpa harus direpotkan pembuatan laporan yang banyak jumlahnya. Sebab setiap item harus dibuatkan laporan sendiri-sendiri seperti pertanggungjawaban makanan, pembayaran dekorasi, dan alat-alat lainnya.
“Kalau di hotel itu sebenarnya gampang karena semua urusan administrasi sekalian jadi satu. Jika dibandingkan dengan acara-acara di kantor yang harus bermacam-macam laporan yang harus dipersiapkan. Makanya lebih ribet,” katanya.
Menurut mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim ini, memang ada perbedaan harga jika mengadakan kegiatan di hotel dibandingkan dengan kegiatan yang menggunakan gedung-gedung milik pemprov sendiri.
“Yang membedakan memang ribetnya itu, kalau kegiatan di gedung sendiri kan harus menyiapkan konsumsi sendiri berikut tetek bengeknya meskipun lebih hemat 20 persen,” katanya.
Fattah kembali mengakui, meskipun lebih repot dibandingkan dengan kegiatan di hotel, namun demi semangat efisiensi yang telah dicanangkan, serepot apapun mesti tetap dilaksanakan. “Efisiensi juga penting. Misalnya jika kegiatan di hotel bisa menghabiskan dana Rp 50 juta, maka jika bisa dilaksanakan di kantor sendiri bisa maksimal habis Rp 30 juta saja,” ungkapnya.
Seperti yang pernah Bhirawa beritakan sebelumnya, Pemprov Jatim mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengatur tentang pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor untuk penghematan penggunaan dana APBD pada 1 Desember 2014. SE ini menindaklanjuti SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Nomor : 11 Tahun 2014 tanggal 17 November.
Dalam SE yang ditujukan kepada kepala SKPD di lingkungan Pemprov Jatim ini dijelaskan, dalam rangka melakukan penghematan anggaran belanja barang dan belanja pegawai, khususnya yang terkait dengan pembatasan kegiatan/pertemuan di luar kantor SKPD diminta melakukan beberapa hal.
Di antaranya, menyelenggarakan seluruh kegiatan di lingkungan masing-masing SKPD, kecuali melibatkan jumlah peserta kegiatan yang kapasitasnya tidak mungkin ditampung, untuk dilaksanakan di lingkungan SKPD. Kemudian, menghentikan rencana kegiatan konsinyering atau Focus Group Discussion (FGD), dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor seperti di hotel, vila, cottage, resort, selama tersedia fasilitas ruang pertemuan di lingkungan SKPD yang memadahi.

Hotel di Pasuruan Lesu
Dampak negatif bagi pengusaha hotel di Kabupaten Pasuruan terkait kebijakan pemerintah pusat yang melarang SKPD di lingkungan Pemprov Jatim, kab/kota menggelar berbagai pertemuan di hotel mulai terasa.  Karena sejak diterbitkannya larangan tersebut, pendapatan hotel-hotel di wilayah Kabupaten Pasuruan mengalami menurunan yang sangat tajam.
Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pasuruan Joko Widodo mengatakan penurunan pendapatan hotel merosot tajam hingga mencapai 60-70 persen.  “Pengaruh larangan itu tajam sekali hingga mencapai 60-70 persen. Tentu ini berpengaruh bagi ketahanan kami untuk terus bisa mengelola hotel-hotel,” keluh Joko Widodo, Selasa (16/12) sore.
Menurut Joko, hotel-hotel dan tempat-tempat pertemuan di kawasan wisata Pandaan dan Prigen Kabupaten Pasuruan biasanya sering digunakan sebagai tempat pertemuan bagi lembaga-lembaga pemerintah. Namun, sejak pemerintah menerbitkan larangan untuk efisiensi penggunaan anggaran, hotel dan tempat-tempat pertemuan sering sepi.
Ia hanya bisa mengusulkan untuk menyeimbangkan pendapatan perhotelan. Caranya, pemerintah bisa saja menggelar pertemuan-pertemuan di tempat-tempat milik pemerintah sendiri. Sedangkan, para peserta hendaknya bisa beristirahat di hotel-hotel di sela-sela pertemuan. “Biaya perawatan maupun operasional hotel sangatlah besar. Kami hanya berharap agar pemerintah dapat memberikan sedikit jeda,” tandas Joko Widodo.
Terpisah, Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Soeharto mengaku Pemkab Pasuruan masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) tentang larangan dari pemerintah pusat tersebut. “Hingga sekarang kami masih menunggu teknis juklak dari pemerintah pusat. Tapi di lapangan harus bisa fleksibel,” katanya. [iib,hil]

Rate this article!
Tags: