Foto: ilustrasi
Dewan Ramai-ramai Minta Dilakukan Kajian dan Evaluasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Rencana gubernur dan sejumlah pimpinan dewan yang akan memangkas anggaran rutin seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Jatim masing-masing 5 persen disambut baik seluruh SKPD. Menurut mereka hal itu wajar sepanjang untuk menutupi kekurangan anggaran yang digunakan untuk program kerakyatan.
Kabiro Perekonomian Setdaprov Jatim I Made Sukarta mengatakan munculnya kebijakan gubernur harus mereka ikuti. Meski dalam prosesnya dirasa sulit, namun lembaga yang ia pimpin akan memangkas sejumlah kebutuhan yang sudah dianggarkan dalam sejumlah kegiatan. Ia mencontohkan, kegiatan rapat di internal SKPD maupun rapat koordinasi yang harusnya bisa dilakukan beberapa kali, akan dikurangi. “Termasuk memotong kebutuhan makan dan minum atau mamin dalam kegiatan rapat,” ujar Made, Senin (25/5).
Mantan pejabat PU Bina Marga Provinsi Jatim ini membeberkan cost kebutuhan anggaran yang dipotong, tidak akan mengorbankan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. “Yang jelas, kami mempertahankankan kebutuhan anggaran yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, beberapa item yang kita hapus adalah berhubungan dengan kegiatan rapat dan aparatur,” urai dia.
Seperti diberitakan Bhirawa sebelumnya, kabar PAPBD Jatim 2015 minus sekitar Rp 1,2 triliun serta sulitnya Pemprov Jatim meraih kembali predikat Wajar Tanpa Persyaratan (WTP) memaksa Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum bertemu dengan jajaran pimpinan DPRD Jatim sekaligus Ketua Fraksi secara diam-diam. Pertemuan yang digelar secara tertutup di ruang VIP Kantor DPRD Jatim menghasilkan beberapa poin untuk menjadi kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.
Di antaranya mengepras sejumlah program belanja rutin misalnya untuk rapat di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing sebesar 5 persen. Selain itu dilakukan restrukturisasi untuk sejumlah pos pembangunan infrastruktur misalnya untuk dijadikan dan dibiayai secara multi years.
Sementara itu anggota Komisi C DPRD Jatim Anik Maslacha mengaku tidak setuju dengan pengurangan anggaran 5 persen di masing-masing SKPD dengan alasan ada sebagian SKPD yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, misalnya Dinas Pendidikan dan Kesehatan. Terkecuali SKPD yang memiliki anggaran besar untuk dana tidak langsung misalnya anggaran yang digunakan untuk belanja barang dan jasa serta belanja aparatur yang di sana dialokasikan untuk rekrutmen pegawai.
“Kalau semua anggaran yang tidak begitu urgent dikumpulkan jadi satu, saya pastikan akan terkumpul miliaran rupiah. Dan ini sangat membantu kondisi PAPBD 2015 yang terancam minus,”papar politisi asal PKB ini.
Anggota Komisi B DPRD Jatim Zainul Lutfi berharap pemotongan tidak dilakukan secara bersamaan terhadap semua SKPD. Tetapi dilakukan kajian terlebih dahulu sehingga dapat dipastikan SKPD yang dapat dipangkas anggarannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada SKPD yang dipotong anggarannya hingga 10 persen. “Yang jelas sebelum diberlakukan pemotongan 5 persen perlu dilakukan kajian dan evaluasi dulu secara mendetil. Bisa saja ketika perhitungan dilakukan ditemukan ada penambahan dana lain atau diambilkan dari Silpa,”tegas politisi asal PAN Jatim ini. [cty]
