SKPD Sidoarjo dalam Penilaian DPC PKB

Sidoarjo, Bhirawa
Anggota FKB Sidoarjo yang menjadi partai pemerintah dan menguasai suara mayoritas di DPRD, akan melakukan penilaian terhadap kepala dinas/badan dan SKPD Pemkab Sidoarjo yang tak berpihak kepada masyarakat. Masukan atau rekomendasi ini akan disampaikan ke DPC PKB untuk diserahkan kepada Bupati Sidoaro, Saiful Ilah SH.
Sekretaris DPC PKB, M Nasich menegaskan, seluruh anggota fraksi akan aktif melakukan monitoring dan kinerja pejabat di lingkungan SKPD. Tugas ini akan masuk dalam pokok pikiran partai untuk memberikan kontribusi partai kepada pemerintah daerah. Namun demikian, Nasich menolak bila ini dikatakan sebagai intervensi kepada bupati. Bagaimanapun juga yang berwenang mengambil keputusan adalah bupati.
”Posisi PKB hanya memberi masukan saja kepada bupati (Ketua DPC PKB),” ucapnya.
Bagaimana bentuk penilainnya, itu akan dirumuskan dalam rapat Muscab PKB. Justru masalah ini yang dianggap substansi untuk mendorong kinerja SKPD supaya bekerja lebih baik.
Dhamroni, anggota dewan dari FKB mengaku sangat mendukung langkah partainya sebagai bentuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat Sidoarjo. tentu ia sangat berharap masukan dari masyarakat tentang pelayanan pejabat Pemkab karena yang paling merasakan di lapangan adalah masyarakat. Pihaknya juga akan melakukan diskusi kecil dengan berbagai pihak yang mempunyai kepedulian terhadap kemajuan Sidoarjo.
Dhamroni menyoroti, pembongkaran tiang PJU yang berornamen dan berlafaskan Asmaul Husnah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Padahal ornament itu untuk menggambarkan Sidoarjo sebagai Kota Islami. ”Apa alasan pembongkaran ornamen itu,” cercanya.
Justru sebaliknya DKP membangun patung-patung di beberapa tempat. Tentu saja ini akan dijadikan masukan untuk menilai kualitas kepemimpinan di dinas itu. Banyak sekali yang perlu disoroti dalam pembangunan di Sidoarjo ini. Sebagai penyanggah Kota Surabaya, tentunya Kab Sidoarjo harus bisa meningkatkan pelayanan di bidang sektor apa saja. Contoh gampangnya adalah keberadaan PKL, yang marak mulai Jl Gajah Mada, lingkar barat dan Taman Pinang.
Ia menyebut satu-satunya jalan nasional yang dipakai untuk parkir dan berjualan PKL adalah di Jl Gajah Mada. Jalan nasional ini seharusnya steril dari parkir dan PKL. ”Coba mana ada jalan nasional yang dipakai untuk parkir,” ujarnya.
Ia meminta agar Satpol PP dan Dishub untuk melakukan penertiban dan penataan di tempat yang seharusnya steril seperti itu. ”Pemerintah tak boleh kalah,” pintanya. [hds]