SKPD Sidoarjo Hanyut di Pusaran Konflik DPRD

Sidoarjo, Bhirawa
Kelangsungan anggaran belanja APBD 2017 macet akibat pecahnya Fraksi DPRD, harus segera diakhiri karena telah mengorbankan kepentingan umum. Persoalan AKD di elit dewan jangan dikaitkan dengan anggaran APBD.
Ketua DPD Golkar Sidoarjo, Warih Andono, ditemui Selasa (14/3) di kantornya sangat prihatin melihat kondisi perpecahan di tubuh DPRD yang berdampak luas terhadap kinerja APBD. Bukan hanya tidak bisa dikeluarkkan untuk membayar honorer daerah (Honda) tetapi juga ribuan tenaga kontrak Pemkab Sidoarjo, namun anggaran SKPD tak berani membelanjakan anggaran untuk tujuan proyek.
Kepada dinas dan badan harus melihat realitas bahwa persoalan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yang menimbulkan perpecahan itu tidak bisa dijadian alasan untuk tidak berani menggelar tender proyek atau membayar Tenaga Honda.
APBD 2017 itu sudah digedok, disahkan melalui paripurna, dibuatkan Perdanya dan dikeluarkan Perbupnya. Instrument hukumnya 100% sudah terpenuhi sehingga tidak menjadi masalah untuk dibelanjakan. Masyarakat luas sudah menunggu kapan Pemkab Sidoarjo membangun jaringan jalan, memperbaiki jalan yang rusak, merehab saluran rusak, normalisasi dan ribuan item untuk segera dikerahkan agar infrastruktur daerah menjadi baik. Tidak terbilang kecelakaan yang menelan korban luka dan meninggal akibat jalan rusak.
Warih meminta Bupati Saiful Ilah agar mendorong SKPD nya untuk segera membelanjakan anggaran untuk kepentingan publik. Priortaskan pembangunan daerah, tanpa harus melihat perpecahan dewan. ”Masyarakat jangan menjadi korban perpecahan dewan,” ujarnya.
Karena bupati sebagai atasan SKPD hedaknya memberi dorongan kepada dinas dan badan untuk segera bergerak. Dinyakini persoalan AKD yang membelit dewan akan segera berakhir. Masaah ini hanya persoalan elit fraksi, yang pasti ada penyelesaian. ”Sampai kapan pecah begini,” tegasnya.
Sebagai pimpinan Golkar Sidoarjo, ia memandang pesoalan AKD ini tidak perlu diterus-teruskan. Ini sudah selesai dan saatnya merajut hubungan harmonis. Sebagai mantan angota Komisi A, Warih menyebut di Pemkab Sidoarjo terdapat 199 Honda dan ribuan tenaga kontrak. Bagaimana nasib keluarga mereka kalau sampai tiga bulan tak menerima gaji karena belum dibayar.
Kepala dinas dan badan yang menjadi penanggungjawab Honda dan tenaga kontrak harus berjumpalitan untuk mencari dana talangan untuk menutup gaji mereka. Kondisi ini, menurut Warih, sungguh mengenaskan, Sidoarjo ini seperti tikus mati di lumbung padi. Duit APBD nya besar tetapi tidak bisa dicairkan. Padahal dasar untuk mencairkan anggaran sudah jelas semua. ”Sungguh tragis melihat kondisi ini,” katanya.
Sementara perpecahan di tubuh dewan masih dalam kondisi stagnant, tidak ada tanda-tanda menuju penyelesaian. Kondisinya masih ruwet, njlimet karena fraksi dua kubu sama keras kepalanya.
Menurut sumber lain, Saiful Ilah sebagai bupati dan Ketua DPC PKB Sidoarjo harus mengambil inisiatif untuk mengakurkan kedua kubu. Intervensi harus dilakukan kalau tujuannya adalah untuk mencari perbaikan bersama. Dan ini juga merupakan ujian bagi bupati bagaimana melakukan terobosan mendamaikan kedua kubu yang bertikai. Selama tujuannya mulia, Saiful Ilah harus melobi seluruh fraksi dan ketua partai untuk menjaga stablitas politik di Sidoarjo. [hds]