SKPD Sidoarjo Jangan Tutup Informasi Media

Sidooarjo, Bhirawa
Masih adanya informasi yang ditutup-tutupi pihak pemerintah, utamanya dari SKPD yang berada di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Pada Kamis (12/11) kemarin disikapi Pj Bupati Sidoarjo, Drs Ec Jonathan Judianto M MT dengan menghimbau kepada jajarannya agar jangan lagi menutup-nutupi informasi, bila ada wartawan yang membutuhkan informasi.
”Jadi kepada media jangan menjauh, jangan ditutupi, berikan informasi yang sejelas-jelasnya. Tujuannya agar para awak media bisa menulis berita dengan sebenar-benarnya. Jika tidak diberikan dengan jelas atau ditutupi, para media nantinya akan mencari berita dengan caranya sendiri. Sehingga bila ada berita yang tidak cocok juga akan merugikan kita semua yang mengelola di pemerintahan ini,” himbau Jonathan.
Himbahuan itu disampaikan ketika Pj Bupati Sidoarjo Jonathan membuka acara Rakor Insan Pers yang bertugas di wilayah Pemkab Sidoarjo dengan tema Menuju Pilbup Sidoarjo Aman dan Kondusif di Pendopo Delta Nugraha Sidoarjo.
Lebih lanjut Jonathan menjelaskan, kondisi pers kini telah menempati posisi yang sangat strategis dalam ikut serta membangun demokrasi bangsa. Juga dalam pembangunan masyarakat dalam ikut serta berpolitik yang sehat. Seringkali KPU dan Panwaslu dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tak bisa maksimal. ”Walaupun program-program telah dikemas secara baik, tetapi dalam penyampaian ke masyarakat masih dengan media,” katanya.
Dalam Rakor Insan Pers yang diikuti awak media cetak dan elektronik dilakukan Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Pemkab Sidoarjo, dengan menghadirkan narasumber Ketua PWI Jatim, Achmad Munir dan dari AWS (Akademi Wartawan Surabaya) Zainal Arifin Emka.
Menurut Munir-sapaan akrab Ketua PWI Jatim ini, kalau keberadaan Pers di Sidoarjo menjelang Pilbup 9 Desember 2015 mendatang,  dituntut bisa memberikan sosialisasi dan pencerahan seluruh tahapan kepada masyarakat Sidoarjo dengan baik dan benar. ”Sesekali pers juga bisa memberikan kritik terhadap penyelenggara, dengan catatan kolerasinya untuk kepentingan publik dan bukan kepentingan Paslon,” katanya.
Munir juga menyampaikan harapan, keberadaan pers di Sidoarjo harus mampu menjaga kondisi kondusif di wilayah Sidoarjo selama proses Pilbup. ”Ini sangat penting, karena dengan produk pers, bisa menentukan kondisi daerah itu,” jelasnya.
Sedangkan Dosen Stikosa AWS, Zainal Arifin Emka juga mengatakan kalau tugas wartawan itu harus bisa menulis secara obyektif. Menyajikan pandangan yang tak memihak, sampaikan informasi tanpa diliputi persepsi dan emosi pribadi. Adapun peran khusus wartawan harus sebagai penengah antara pemerintah dengan warganya. ”Harus menjelaskan kebijakan dan sebagai pengeras suara rakyat,” katanya.
Sementara itu Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Sidoarjo, Machmudi Alie menegaskan, tujuan dari koordinasi pers ini untuk memberikan wawasan kepada pers, bagaimana bersikap dalam pelaksanaan Pilbup. ”Kita sama-sama memiliki kepentingan dalam mensukseskan Pilbup Sidoarjo. Untuk itu kami ajak teman-teman pers agar bisa netral dan berjalan sesuai dengan rohnya,” terang Machmudi Alie. [ach]