Guru SLB Negeri Gedangan dengan tekun memandu siswa-siswinya.
Sidoarjo, Bhirawa
Ironis. Ketika lembaga pendidikan sekolah umum mendapatkan banyak dukungan dana berikut sarana dan prasarana, namun lembaga pendidikan khusus justru merasa diabaikan. Inilah realitas yang menjadi sorotan para wali murid SLB Negeri Gedangan, Sidoarjo. Para wali murid mulai dari jenjang TK, SD, SMP dan SMA bertanya-tanya, mengapa Provinsi Jawa Timur tidak memberikan sentuhan bantuan sarana dan prasarana program pengembangan SLB yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini. Padahal, sekolah umum telah diperhatikan, telah dibiayai mulai dari SPP nya hingga semua siswanya mendapatkan seragam batik gratis.
“Sementara sekolah yang membutuhkan perhatian khusus, sarana khusus, bahkan gurunya pun juga memerlukan guru yang khusus. Namun hingga sekarang ini belum tersentuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ungkap bendahara Komite SLB Negeri Gedangan, Sidoarjo Ririn Handayani saat ditemui di SLB Negeri, kemarin(22/2).
Ririn sangat berharap sekolah ini akan lebih maju lagi dan anak-anak juga terus berprestasi lagi. Namun pihaknya mengaku saat ini menghadapi keterbatasan dana, pembangunan sekolah dan sarana prasarananya sangat kurang mencukupi. Setiap anak-anak yang mau latihan, angklung misalnya, mereka harus antre bergantian.
“Bahkan anak-anak ditingkat SMA juga berebut antre, ruang-ruang keterampilan juga sangat kurang,” keluh Ririn yang juga sebagai wali murid kelas 2 SDLB ini. Akibatnya, lanjut Ririn, pihaknya hanya mengandalkan sumbangan sukarela, bahkan semampunya. Besaran sumbangan itu mampunya hanya Rp 25 ribu, itu yang mampu membayar hanya sekitar 50 persennya, yang lainnya tidak mampu. “Yang namanya sukarela ya kami tidak bisa memaksa,” keluhnya.
Jumlah siswa sebanyak 173 anak, mulai TK, SD, SMP dan SMA, tetapi aktivitasnya demi membuat mereka maju, membuat mereka baik sarananya itu sangat kurang sekali. Komite ini harus berjuang kesana-kemari demi anak-anak ini bisa berprestasi dengan baik. Di sini ada visioterapi, ada terapi wicara, ada terapi autis, ada tari, ada lukis, angklung hingga upacara tiap hari senin.
“Kegiatan-kegiatan itu banyak dibiayai dari sumbangan sukarela. Saluran air/got di lingkungan sekolah ini juga terbuka sehingga sangat membahayakan anak-anak, bahkan juga sempat terjadi banjir,” tandanya.
Makanya, pihaknya sangat berharap bantuan dari pemerintah, baik SPP, seragam, tas sekolah maupun sarana prasarana yang lainnya.
“Selama ini belum pernah ada. Kondisi sekolah ini sudah mulai maju, tetapi ya itu komite ikut kerja keras juga untuk mencarikan solusi,” pungkas Bu Ririn sapaan akrabnya.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sidoarjo-Surabaya Dr Sukariyatho, M.Si yang kebetulan berkunjung di SLB Negeri Gedangan Sidoarjo, saat dimintai penjelasan mengenai kondisi tersebut, malah belum mengerti. “Mosok se mas terlewatkan,” katanya.
Hanya Mengandalkan BOS
“Jadi sumbangan sukarela itu untuk menghonor para instruktur, seperti tari ini itu dari komite, melukis dari komite. Untuk kantin sekolah, keterampilan dan lainnya itu kami hanya mengandalkan kerjasama. Operasional yang lainnya hanya mengandalkan BOS (Bantuan Operasi Sekolah,” jelas Kepala SLB Negeri Gedangan Sidoarjo, Miseri, M.Pd.
Ia tegaskan, antara kebutuhan, supporting pemerintah dan komite masih jauh dengan yang diperlukan. Hanya itu yang bisa dilakukan, itupun luar biasa perkembangannya, tapi belum ideal sesuai harapan. Oleh karena itu, dia berharap Gubernur Jawa Timur yang baru akan lebih memiliki kepedulian.
“Apalagi Gubenur ini dari Mensos Insya Allah paham dengan ABK. Supaya SLB termasuk SPP nya yang ditanggung oleh Pemerintah Propinsi Jatim,” harapnya.
Menurutnya, disabilitas sampai saat ini belum tersentuh sama sekali, kalau yang lain sudah dicover oleh Gubernur, SMA/SMK sudah teratasi. Untuk SLB ABK ini bagaimana pembiayaannya, sehingga mereka mempunyai hak yang sama belajar dengan baik dan bisa mandiri. Untuk SMA/SMK dibiayai, sementara yang SLB dilewati. Padahal jumlahnya sangat kecil, dan itu kebutuhan untuk memberikan layanan lebih sulit, malah dilewatkan.
“Seharusnya anak-anak ini mempunyai hak yang sama, bila provinsi punya kepedulian anak-nak ini bisa dapat bantuan SPP,” pungkas Miseri. [ach]
