Soal DKP, Prabowo Enggan Tanggapi Wiranto

imageJakarta, Bhirawa
Mantan Pangkostrad yang juga calon presiden 2014 Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto enggan menanggapi keterangan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto soal surat rekomendasi pemberhentian dirinya oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP).
“‘Nggak’, ‘nggak’ usah (menanggapi),” kata Prabowo dijumpai seusai melakukan konsolidasi dengan tim pemenangan Prabowo-Hatta untuk wilayah Papua, di Jakarta, Kamis (19/6).
Prabowo mengatakan kepada wartawan, lebih baik dokumen pemberhentian dirinya itu ditanyakan kepada Wiranto saja.
“Tanya saja mereka (Wiranto),” ujar Prabowo seraya tersenyum dan memasuki kendaraannya.
Sebelumnya, pada Kamis siang, mantan Menteri Hankam sekaligus Panglima ABRI Wiranto menggelar konferensi pers untuk menjelaskan informasi yang diketahuinya soal surat rekomendasi pemberhentian Prabowo oleh DKP. Prabowo diberhentikan melalui surat keputusan presiden.
Dalam kesempatan itu Wiranto menyiratkan Prabowo diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan surat rekomendasi DKP. Dia juga menyebut bahwa surat DKP bukan rahasia umum karena menyangkut aksi penculikan aktivis dalam hal ini publik, dan dia menyebut pula bahwa Prabowo telah mengakui penculikan aktivis merupakan inisiatif pribadi bukan perintah Panglima ABRI.
Pilpres 9 Juli akan diikuti pasangan Prabowo- Hatta Rajasa serta Jokowi-Jusuf Kalla.
Sementara itu, salah satu organisasi pendukung Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto, Reclaim, menyayangkan pernyataan mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhamkan)/Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Wiranto terkait kebocoran surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP).
“Status Wiranto sebagai tim sukses Joko Widodo – Jusuf Kalla terlihat apa yang disampaikan untuk mendukung jagoannya,” kata Sekretaris Jenderal Reclaim Indonesia Akhmad Suhaimi melalui keterangan tertulis di Jakarta Kamis (19/6).
Suhaimi menganggap pernyataan Wiranto lebih bersifat politis dan tidak mengungkap kebenaran.
Suhaimi menduga kasus penyebaran surat keputusan DKP merupakan “permainan” dari lawan politik Prabowo menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
“Jadi jelas isu yang memainkan surat DKP merupakan kelompok yang kontra Prabowo untuk kepentingan politis,” ujarnya.
Suhaimi menambahkan pernyataan Wiranto terlihat “tendensius” yang kehilangan fakta kebenaran.
Wiranto menanggapi peredaran surat putusan DKP terkait pemberhentian Prabowo sebagai perwira ABRI.
Wiranto menyatakan masyarakat tidak perlu terjebak perdebatan soal kebocoran surat DKP, namun lebih baik membuktikan substansi dari isi putusan itu.
Purnawirawan jenderal TNI bintang empat itu menyebutkan mudah untuk membuktikan keaslian surat itu karena enam orang yang menandatangani surat itu masih hidup.
Keenam orang itu yakni mantan Ketua DKP Subagyo HS, mantan Wakil Ketua DKP Fachrul Razi, Sekretaris Djahari Chaniago, serta tiga anggota DKP Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar dan Yusuf Kartanegara.
“Mereka masih ada bisa ditanyakan tidak mungkin semua lupa pasti ingat substansi surat DKP benar atau salah,” ungkap Wiranto.
Sebelumnya, beredar surat keputusan DKP yang berisi rekomendasi pemberhentian Prabowo dari ABRI.
Salah satu penanda tangan surat tersebut, mantan Wakil Panglima ABRI Letnan Jenderal (Purn) Fachrul Razi, membenarkan substansi surat yang beredar. [ant.hel]

Keterangan Foto : Beredarnya surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tentang pemberhentian Prabowo Subianto dari dinas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.