Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto
Surabaya, Bhirawa
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, tidak akan menjadi menteri kabinet periode kedua Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia mengatakan, dia tidak pas menjadi menteri.
Hasto pun mengaku sudah minta izin kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan fokus tugas sebagai sekretaris jenderal partai.
“Presiden tidak mungkin menunjuk saya (jadi Menteri, red), kalau semisal ditunjuk saya akan tetap di partai. Karena masih banyak yang lebih hebat dan pas daripada saya. Saya izin ke Ibu Megawati begitu ditugaskan periode kedua, saya tegaskan tugas di partai apalagi tugas sekjen perlu totalitas yang tidak mungkin dirangkap. Kita ini manusia itu biasa bukan manusia super,” ujar Hasto saat ditemui di Kantor DPD PDIP Jatim, Jumat (18/10/2019).
Mantan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf itu mengatakan, banyak tugas yang harus dijalankan. Salah satunya menyiapkan kaderisasi pemimpin tingkat daerah.
Hasto mengatakan, Presiden Jokowi tidak bakal asal tunjuk menteri yang dikehendaki. Dia menuturkan, Jokowi pasti berdialog dengan para ketua umum, termasuk Megawati.
“Nggak mungkin presiden menunjuk saya, saya sudah sampaikan di publik. Kalau sekiranya presiden masih menunjuk saya akan sampaikan saya mohon izin saya tetap di partai,” ucapnya.
Hasto mengatakan, lebih menyukai mengurus partai. Saat diberikan tugas sebagai Sekjen PDIP untuk lima tahun mendatang, dia lebih memilih ditugaskan mengurus partai.
“Saya passion di partai, mengajar di partai bertemu pengurus partai, itu butuh energi perjuangan sendiri. Saya sudah menyampaikan ke Ibu Megawati. Ketika ada satu pilihan saya memilih bertugas sebagai sekjen,” ucap Hasto Kristiyanto.
Hasto Kristiyanto mengatakan, ada lima pintu rekrutmen calon menteri kabinet. Dia menyebut bukan hanya pintu partai politik saja. Kata dia, agar mendapatkan menteri berkualitas bisa melalui empat jalur lain.
“Guna mendapatkan menteri yang hebat dan berkualitas, maka ada lima pintu rekrutmen calon menteri: Partai Politik, profesional-fungsional, pemimpin daerah, aparatur sipil negara (ASN), dan tokoh masyarakat,” ujar Hasto dalam keterangannya.
Hasto mengatakan, penting menteri dari jalur aparat sipil negara (ASN), demi membangun stabilitas dan sistem kepemimpinan di pemerintahan. Hasto mencontohkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menjadi Presiden RI, mengisi beberapa pos strategis untuk ASN.
“Ketika Ibu Megawati menjadi Presiden, ada beberapa pos strategis kementerian yang diambil dari ASN. ASN yang berproses dari bawah, telah teruji kepemimpinan dan integritasnya, layak untuk masuk dalam jabatan kabinet Jokowi. Mereka sosok yang sangat memahami hal ikhwal kementeriannya,” kata dia.
Hasto menuturkan, menjadi menteri memiliki tanggung jawab berat, karena tidak hanya terletak pada upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi juga melakukan investasi masa depan aspek kehidupan bangsa. Karenanya, susunan kabinet penting.
“PDI Perjuangan berpendapat bahwa sosok menteri merupakan bauran sempurna antara kepemimpinan negarawan, profesionalitas, kemampuan teknokratik, dan keteladanan pemimpin,” kata dia. [geh]
