Foto: ilustrasi
Jombang, Bhirawa
Puluhan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) STKIP Jombang melakukan aksi unjuk rasa dengan berjalan kaki ke beberapa sasaran aksi diantaranya Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang Selasa siang (2/5).
Di depan Gedung DPRD Jombang mereka melakukan orasi sambil membentangkan spanduk dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Aksi demo yang melibatkan massa dengan jumlah kecil tersebut dilanjutkan dengan penyampaian aspirasi tentang beberapa masalah sosial di Jombang.
Ditemui Ketua Komisi A DPRD Jombang Cakup Ismono, perwakilan mahasiswa mengatakan ada beberapa persoalan sosial yang harus menjadi perhatian Pemkab Jombang untuk diselesaikan.
“Banjir di sekitar Ringin Contong yang kami tahu menurut pemaparan Bappeda adalah disebabkan oleh penutupan sungai lama dan di ganti dengan bangunan, ini jelas melanggar peraturan,”terang salah seorang mahasiswa.
Selain itu GMNI juga menyoroti tentang minimnya ketersediaan air bagi pertanian di wilayah utara Brantas serta topik – topik seputar alih fungsi lahan hutan di Jombang.
Terkait hal ini, cakup mengatakan fihaknya akan memanggil SKPD terkait sehingga ada ditemukan penyelesaian. Khusus persoalan alih fungsi hutan, Cakup menandaskan hal tersebut menjadi kewenangan Pemprov Jatim.
Kepada mahasiswa Cakup juga menginformasikan perkembangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang di inisiasi oleh DPRD Jombang, salah satunya adalah Raperda Lahan Pertanian Berkelanjutan.”Raperda lahan pertanian berkelanjutan masih kami pending karena masih ada revisi Perda RTRW,”ungkap Cakup.
Mahasiswa pun diminta Cakup untuk bersama – sama mengawal proses revisi Perda RTRW tersebut. Seperti di beritakan sebelumnya, tahun ini DPRD Jombang berencana menggulirkan beberapa Raperda inisiatif, antara lain Raperda Lahan Pertanian Berkelanjutan, Raperda perlindungan lingkungan hidup, dan Raperda Usaha Mikro, Kecil menengah (UMKM). Pembahasan Raperda Lahan Pertanian Berkelanjutan masih mengalami perdebatan panjang setelah diketahui pada rapat antara pimpinan dewan, tim ahli, dan beberapa SKPD di Jombang. [rur]
