Soal Vaksin Covid-19, BPOM Diminta Obyektif

Anggota Komisi IX Fraksi Demokrat Lucy Kurniasari

Surabaya, Bhirawa
Vaksinasi Covid-19 di Tanah Air direncanakan akan dilakukan akhir Januari 2021. Sebagai bukti keamanan, Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang divaksin corona Sinovac asal Tiongkok ini.
Namun, Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito, mengingatkan, pihaknya belum mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk vaksin Sinovac.
Hal ini pun direspon Anggota Komisi IX Fraksi Demokrat, Lucy Kurniasari, meminta BPOM objektif. “Kita tidak ingin BPOM bekerja dalam tekanan, sehingga mengeluarkan keputusan EUA tidak independen. Apalagi vaksin ini berkaitan langsung dengan nyawa manusia, sehingga keputusan BPOM harus benar-benar profesional dan independen,” kata Lucy saat dikonfirmasi Bhirawa, Rabu (6/1) kemarin.
“Hanya dengan mengedepankan profesionalisme, BPOM dapat mengeluarkan EUA yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis,” imbuh dia.
Saat ini, lanjut Lucy, BPOM masih menunggu tim riset Sinovac di Bandung menyerahkan data sementara uji klinis tahap III. Lucy, mengingatkan pemerintah agar tak mengintervensi BPOM terkait vaksin.
“Karena itu, saya mengharapkan tidak ada intervensi dari Pemerintah terhadap BPOM. Ini penting agar independensi BPOM tetap terjaga, sehingga penggunaan vaksin dapat bermanfaat dalam membasmi pandemi COVID-19,” papar Ketua DPC Demokrat Kota Surabaya ini.
Tak lupa, Lucy juga mengingatkan pentingnya sertifikasi halal dari MUI. Mengingat, Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim. “Jadi, EUA dan sertifikat halal harus dipenuhi sebelum dilaksanakan vaksinasi. Kalau dua hal ini dipenuhi, masyarakat akan dengan suka cita mengikuti vaksinasi COVID-19,” terang Lucy.
Jadi, kata dia, EUA dan sertifikat halal harus dipenuhi sebelum dilaksanakan vaksinasi. “Kalau dua hal ini dipenuhi, masyarakat akan dengan suka cita mengikuti vaksinisasi Covid-19,” pungkasnya.
Sebelumnya, 3 Juta dosis vaksin asal Sinovac China telah tiba di tanah air. Puluhan ribu dosis di antaranya sudah didistribusikan bertahap ke sejumlah provinsi, termasuk Jawa Timur. Namun, proses penyuntikannya menunggu izin darurat BPOM. [geh]

Tags: