Soft Opening Stadion Gunung Lengis Disorot
Gresik, Bhirawa
Dalam rapat paripurna Pemandangan Umum (PU) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015. Beberapa fraksi menyoroti, kegiatan soft opening Stadion Gunung Lengis yang menelan anggaran Rp1,4 miliar. Dan beberapa potensi pajak daerah yang masih mungkin dapat ditingkatkan pendapatannya.
Juru bicara dari Fraksi PKB, H Sujono dalam PU-nya mengatakan, soft opening Stadion Gunung Lengis perlu mendapatkan penjelasan terkait dengan rencana anggaran sebesar Rp1,4 miliar. Apakah tak bisa diefisienkan karena terkesan terjadi pemborosan, seharusnya kegiatan itu bisa dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga agar sumber pendanaan dari APBD bisa lebih diefisienkan.
Pada pendidikan, tahun ini direalisasikannya computer base test (CBT) atau dengan bahasa yang lebih dikenal Ujian Nasional (UN) Online. Hal ini adalah merupakan tuntunan jaman dan tekhnologi, dab fraksi mempertanyakan sejauh mana kemampuan dananya, kesiapan SDM nya, termasuk muridnya. Dan untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan perubahan harga-harga agar nominal dana BOS dinaikkan.
Lanjut Sujono, mengenai bantuan hibah kepada pengawas Pemilu. Pada APBD 2015 sudah dianggarkan Rp1,4 miliar, sedangkan pada Perubahan APBD 2015 Panwas mengajukan tambahan anggaran Rp4,7 miliar sehingga total menjadi Rp6,1 miliar. Fraksi PKB tetap menyepakati, agar tambahan untuk Pengawas Pemilu sesuai dengan hasil pembahasan KUPA PPAS 2015 yaitu diberi tambahan Rp2,6 miliar, sehingga total anggaran untuk Panwas sebesar Rp4 miliar. Hal ini, berdasarkan hasil efisiensi belanja setelah dilakukan verifikasi terhadap rencana anggaran Panwas sampai dengan Desember 2015.
Sementara juru bicara dari Fraksi PDIP, Noto Utomo dalam PU-nya mengatakan, pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP). Kinerjanya jauh dari harapan, motto pelayanan satu atap selama ini yang menjadi gembor-gembor Pemkab Gresik perlu di tata ulang. Dan segera harus ada
langkah-langkah konkret, yang akan di lakukan BPMP untuk menigkatkan pendapatan.
Senada juru bicara dari Fraksi PD, Moh Subki dalam PU-nyamenegaskan, standar manajemen keuangan PT Gresik Migas terkait deviden yang disetor ke Kasda pada APBD 2014, sebesar Rp10,4 miliar dan pada PAPBD menjadi sebesar Rp11 miliar. Pada saat yang sama, biaya operasioanal dan belanja melampaui jumlah angka itu. Sehingga menghambur-hamburkan anggaran dari pada meningkatkan pendapatan, dan harus dilakukan RUPS Luar Biasa pada PT Gresik Migas. Agar rincian biaya operasional berikut besaran gaji direksi dan karyawan, pajak karyawan, serta besaran deviden ke Pemkab Gresik menjadi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada PT Gresik Samudra dalam Musrenbangkab tahun lalu telah dianggarkan sebesar Rp50 miliar, untuk pengadaan kapal transportasi laut Gresik-Bawean hingga tahap memiliki kapal sendiri. Yang kemudian dalam PAK diubah dengan alasan belum terbentuk badan pengelola, hingga kini belum ada realisasi. Dan Pelabuhan Kalimireng, mengenai keberadaan izin pengalihan fungsi tambak menjadi fungsi pelabuhan, dan izin reklamasi. Karena sejauh ini, lembaga DPRD belum mendapat informasi apa pun terkait hal itu. [kim]
