Sopir Lin Sidoarjo Tolak Pengoperasian BRT

Walaupun dihadang kawat berduri, para sopir tetap melakukan orasi di depan kantor dewan kemarin. [achmad suprayogi/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Sekitar 900 kendaraan angkutan umum di wilayah Sidoarjo berunjukrasa menolak adanya 30 Bus Rapid Trans (BRT), yang akan diluncurkan Pemkab Sidoarjo. Sejak pagi para sopir yang terdiri dari lima lyn itu demo di kantor DPRD Sidoarjo.
Kelima lyn itu mulai dari JSP (Joyoboyo-Sidoarjo-Porong) sebanyak 480 unit, HB1 (Tulangan-Krian-Wonoayu-Sidoarjo) sebanyak 63 unit, HB2 (Krian-Wonoayu-Balongbendo-Sidoarjo) sebanyak 103 unit, MPU Malang-Surabaya sebanyak 335 unit dan Lyn HD (Tanggulangin-Tulangan-Prambon) sebanyak 55 unit sudah diparkir di depan kantor dewan dan depan Pendopo Kabupaten.
Para sopir terus meneriakkan yel-yel dan melakukan orasi menolak adanya 30 unit BRT. Karena akan berefek terhadap pendapatan mereka. Sejak adanya Lumpur Lapindo dan jalan arteri saja sudah menurunkan pendapatan, apalagi akan ditambah dengan 30 bus. ”Bisa mengurangi penghasilan kami hingga 60%,” ujar Mat Siri perwakilan LYN JSP.
Tak lama kemudian, para perwakilan sopir diterima Ketua DPRD Sidoarjo, Sulamul Hadi Nurmawan bersama Ketua Komisi C, Nur Achmad Syaifudin dan Ketua Komisi D, Ustman serta Kapolres Sidoarjo, AKBP Anggoro Sukartono, juga jajaran dari Dishub di ruang rapat dewan, Senin(18/5) kemarin.
Mochmmad Junaidi mewakili pemilik lyn Sidoarjo, dihadapan ketua dewan mengatakan kalau sejak tahun 2001 Sidoarjo dilakukan penambahan angkutan Sidoarjo-Malang. Tahun 2003 ada penambahan lagi trayek baru. Di tahun 2006 ada kejadian lumpur hingga kini kesulitan mendapatkan penumpang. ”Secara otomatis ekonomi atau pendapatan juga merosot tajam,” katanya.
Mereka terus mengungkapkan keluhannya, bahwa yang terjadi di jalan selama ini tidak pernah terjadi penumpukkan penumpang. Tolong dikaji, apabila ada penumpukkan penumpang di jalan, kami tidak keberatan bila ditambah 30 bus lagi. ”Tolong pemerintah memikirkan nasib orang kecil. Ketua dewan agar meninjau ulang kebijakan bus itu,” keluh Mat Siri.
Begitu juga MPU jurusan Malang-Sidoarjo juga menolak penambahan 30 armada bus, menurutnya tak pernah ada sosialisasi sama sekali. Sejak adanya arteri, penumpangnya hanya orang-orang yang kepasar saja. Kalau bus dimunculkan pasti akan mati semua lyn  kecil ini, sebab tak ada penumpukan penumpang sama sekali. ”Kami hanya mengandalkan bapak dewan untuk berfikir jernih, karena ini tempat mencari rejeki kami,” ujarnya.
Usai para wakil sopir menyampaikan permasalahannya, ketua dewan langsung mempersilahkan Kepala Bidang Transportasi Darat, Edi Sutiono untuk menjelaskan program BRT secara tepat dan terperinci dengan jelas. Namun penjelasan dari Dishub tak bisa memberikan keterangan yang enak dan gamblang.
Mengenai sosialisasi tak mungkin semuanya, hanya pimpinan pengurus saja. Jumlah lyn yang terdata 800 unit kendaraan dengan masing-masing dua sopir, jadi seluruhnya 1.600 orang. Sedangkankan anggaran cuma sedikit, makanya  tak bisa ikut sosialisasi semuanya.
Karena tak memberi penjelasan yang pasti, akhirnya Ketua Dewan Sulamul Hadi Nurmawan menghentikan pertemuan itu. Dan disepakati dalam pertemuan selanjutnya wajib menghadirkan Kepala Dishub Joko Santoso. ”Karena Kepala Dishub yang bisa memberikan penjelasan yang pasti,” tegas Gus Wawan–sapaan ketua dewan. [ach]