Bus sekolah milik Pemkot Malang yang sedianya mulai mengantar dan menjemput siswa-siswi di wilayah itu gagal beroperasi, Senin (12/1). Salah satu alasannya adalah penolakan dari sopir angkot.
Malang, Bhirawa
Pengoperasian bus sekolah di Kota Malang yang sedianya dilakukan, Senin (12/1) kemarin batal lagi karena belum adanya kata sepakat antara paguyuban sopir angkot dengan pemkot setempat. Urusan ekonomi disinyalir menjadi pemicu.
Harapan siswa, orangtua dan sekolah akan hadirnya bus sekolah di Kota Malang agaknya masih jauh dari harapan. Sebab pengoperasian bus sekolah ini terus menemui kendala. Yang terakhir, pengoperasian yang direncanakan berlangsung Senin kemarin, lagi-lagi batal.
“Kami masih melakukan sosialisasi lebih intensif kepada para sopir angkot mengenai pengoperasian bus sekolah, apalagi pertemuan antara sopir dan Pemkot Malang pada Jumat (9/1) belum ada titik temu. Pertemuan dengan para sopir angkot akan dilakukan pekan ini dan semoga saja segera ada kesepakatan dan bus sekolah bisa secepatnya dioperasikan,” kata Wali Kota Malang Moch Anton.
Ia mengemukakan pemkot masih akan menggelar pertemuan lagi dengan paguyuban sopir angkot pada Rabu (14/1) besok. Selain itu, pihaknya juga akan mengadakan pertemuan dengan Forpimda (Forum Pimpinan Daerah) guna membahas pengoperasian bus sekolah tersebut dan beroperasi tidaknya bus sekolah tergantung dari masukan mereka.
Jika Forpimda memberikan dukungan pengoperasian bus sekolah, lanjutnya, pemkot akan segera mengoperasikannya, begitu juga sebaliknya, kalau Forpimda mengusulkan untuk ditunda dan perlu sosialisasi lebih luas, pemkot juga akan melakukannya.
Moch Anton kembali menegaskan bus sekolah sebanyak enam unit tersebut tidak akan merugikan angkot, sebab dengan beroperasinya bus sekolah, pelajar dilarang membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Dengan demikian, siswa yang tidak terangkut bus sekolah otomatis menggunakan angkot.
Sementara Ketua DPRD Kota Malang, Arif Wicaksono meminta Pemkot Malang membatalkan pengoperasian bus sekolah dalam waktu dekat ini dan mendesak pemkot melakukan sosialisasi terlebih dahulu secara intensif pada sopir angkot. “Sosialisasi pada sopir angkutan seharusnya sudah dilakukan jauh hari sebelum bus sekolah diluncurkan,” tegas Arif.
Berbeda dengan wakil rakyat, Forum Kepala Sekolah di Kota Malang justru mendesak Pemkot Malang segera berkomunikasi dan “merayu” para sopir angkot untuk menyetujui pengoperasian bus sekolah itu, sebab banyak keuntungan yang bisa dipetik dari beroperasi bus sekolah, seperti hemat biaya bagi siswa dan sekolah bisa memaksimalkan lahan karena siswa tidak lagi diperbolehkan membawa kendaraan pribadi.
“Semakin cepat bus sekolah ini dioperasikan, akan semakin baik. Kami yakin seluruh sekolah akan memberikan dukungan terhadap program bus sekolah tesrebut,” kata Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri Kota Malang Tri Suharno.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Malang (YLKM) Soewimito berpendapat keberadaan bus sekolah sebenarnya kemajuan dalam bidang transportasi massal di Kota Malang. Menurutnya, keberadaan bus sekolah dapat mengurangi kemacetan dan sangat membantu orangtua siswa. Orangtua siswa tidak repot lagi mengantar anaknya ke sekolah.
“Pada prinsipnya, kami mendukung bus sekolah. Bus sekolah ini bentuk kemajuan transportasi massal di Kota Malang. Kemacetan dapat berkurang, orangtua siswa diuntungkan,” katanya.
Tetapi, kata Soewimito, Pemkot Malang juga harus memikirkan kerugian yang ditanggung sopir angkot. Pemkot harus mencarikan solusi agar para sopir angkot tetap mendapatkan penumpang. “Caranya, Pemkot Malang dan sopir angkot duduk bersama membahas soal itu,” ujarnya.
Lima bus sekolah yang dibeli dengan dana APBD Kota Malang 2014 sebesar Rp 4,5 miliar dan satu unit bantuan pengusaha itu diluncurkan pada 29 Desember 2014. Rencananya, dioperasikan pada 5 Januari 2015, namun dibatalkan dan diagendakan pada pekan ini bisa dioperasikan, tetapi lagi-lagi gagal karena adanya protes keras dari sopir angkot. [mut]
