Sosiolog : Penanganan Paska Penutupan Dolly Tak Optimal

2-Ingin rubah wajah Dolly, Djoko Mursianto Guru besar bidang Ekonomi Unair Surabaya serta Pakar Sosiologi Fisip Unair, Bagong Suyanto, saat hearing dengan Komisi D DPRD Surabaya, Rabu (281). gehDPRD Surabaya,Bhirawa
Meski telah berhsasil menutup semua lokalisasi prostitusi di wilayahnya, pemkot Surabaya masih dituding tidak mampu memberantas pertumbuhan prostitusi.  Selain melebarnya  praktek prostitusi ke berbagai tempat hiburan, Pemkot juga dinilai tidak bisa mengentaskan masyarakat terdampak dan eks PSK .
Pakar Sosiologi Fisip Unair, Bagong Suyanto, saat hearing dengan Komisi D DPRD Surabaya, Rabu (18/1), memandang Pemkot belum berhasil memberantas prostitusi. Secara simbolis, Pemkot memang sudah menutup Dolly dan Jarak.
Tapi, lanjut pakar penyakit social ini, embrio PSK semakin tumbuh dengan subur. Dia meyakini, ditutupnya Dolly dan Jarak hanya memicu tumbuhnya tempat prostitusi secara terselubung. Apa lagi persebaran penyakit HIV/AIDS semakin tidak terkontrol.
“Jadi ini akan menjadi bom waktu, saya nilai Pemkot tidak berhasil memberantas prostitusi,” jelasnya.
Pada kesempatan kemarin bagong juga menyebut banyak eks PSK Dolly yang bekerja pada sector yang sama di luar daerah, salah satunya manado.. Dia mengaku pernah berkunjung ke Manado dan mengetahui adanya PSK eks Dolly dan Jarak bekerja di Manado dari koran setempat. “Saya baca ada PSK Dolly yang pindah ke Manado,” akunya.
Banyaknya PSK yang pindah tempat ke luar daerah , lanjut bagong, tak lepas dari program pengentasan yang dilakukan Pemkot. Selama ini program yang disediakan Pemkot cenderung menyamaratakan kebutuhan warga terdampak penutupan Dolly dan Jarak. Program pelatihan, seperti menjahit, membuat kue tidak tepat sasaran.
Apa lagi program tersebut hanya diberikan dalam waktu singkat. Sehingga, tidak cukup membekali warga terdampak untuk mencari pekerjaan atau membuka usaha. “Variasi  program kebijakan Pemkot tidak ada. Pelatihan itu bukan program yang cocok untuk diharapkan menjadi bekal. Orang diberi modal Rp 50 juta disuruh buka usaha saja bingung. Ini bukan soal mudah, penyelesaian masalah pasca penutupan sangat rumit,” ucapnya.
Artinya, lanjutnya, alih profesi bukan hal mudah. Dia menyarankan Pemkot melakukan pemetaan terhadap warga. Hal ini bertujuan untuk mengetahui warga terdampak, benar-benar terdampak, warga yang membutuhkan program Pemkot dan lainnya. Sehingga, setelah melakukan pemilahan, program yang dipilih sesuai dengan kebutuhan warga.
Bagong menegaskan, Pemkot harus memiliki database warga terdampak. Terutama warga yang tidak memiliki pilihan pekerjaan selain menggantungkan hidup dari keberadaan Dolly dan Jarak. Paling utama yang perlu ditolong adalah para PSK. PSK itu tidak cukup hanya dipulangkan ke daerah asalnya. Mereka perlu dipantau dan dibantu untuk mendapatkan pekerjaan yang halal.
“Saran saya, dewan dan pemkot duduk bareng untuk merencanakan exit program, kalau tidak maka masalah pasca penutupan dolly tidak akan cepat selesai,” terangnya.
Djoko Mursianto menambahkan, sejauh ini tidak ada pendataan dari pemkot tentang jumlah purel, tempat prostitusi terselubung pasca penutupan. Guru besar bidang Ekonomi Unair Surabaya ini menduga, pasca Dolly ditutup, bukan tidak mungkin rumah hiburan umum (RHU) menjadi tempat terselubung untuk praktik prostitusi.
“Saya sepakat Dolly ditutup, cuma dampaknya itu harus ada penyelesaiannya yang baik,” tegasnya.
Ketua Komisi D Agustin Poliana menginginkan masalah warga terdampak segera selesai. Dia menanyakan iktikad Pemkot menyelematkan nasib warga terdampak. Sampai saat ni hanya pelatihan saja program dari Pemkot. Sementara warga yang menggantungkan hidup dari keberadaan Dolly, seperti tukang parkir, buruh cuci, dan PKL sulit mendapatkan pekerjaan lain.
“Setelah pelatihan tidak ada follow upnya, mestinya mereka ini harus dipantau terus,” ucapnya.  [gat]

Tags: