Staf Ahli Bupati Nganjuk Jadi Tersangka Korupsi

Ketut Sudiarta SH

Ketut Sudiarta SH

Nganjuk, Bhirawa
Tiga tersangka kasus korupsi proyek pengembangan lumbung pangan desa dan lantai jemur pada Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Pemkab Nganjuk senilai Rp 1.887.615.000 segera menjalani pemeriksaan Kejaksaan Negeri setempat. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Istanto Winoto sebagai kuasa pengguna anggaran yang kini menjabat staf ahli bupati dan Agung Marjoko sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Kemudian tersangka lainnya adalah konsultan perencana sekaligus konsultan pengawas proyek, Salik Anam.
“Dari dari hasil pemeriksaan saksi, kemudian keterangan ahli dan bukti dokumen, penyidik memiliki keyakinan kuat untuk menetapkan IW, AM dan SA sebagai tersangka kasus proyek lumbung pangan di KKP,” terang Kasipidsus Kejaksaan Negeri Nganjuk Ketut Sudiarta SH  di ruang kerjanya, Kamis (16/4).
Ketut Sudiarta juga menjelaskan, akibat tindakan korupsi di KKP, negara dirugikan hingga ratusan juta rupiah. Hal itu terjadi karena bangunan fisik yang dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk teknis Kementerian Pertanian RI. Di mana, seharusnya selain membangun lumbung padi, juga dibangun fasilitas lantai jemur, namun fakta di lapangan tidak ada. “Juknis  menyebutkan bahwa seharusnya dibangun lumbung padi dan lantai jemur, tetapi hanya lumbungnya saja yang dibangun tetapi lantai jemurnya tidak,” tegas Ketut Sudiarta.
Proyek yang diperuntukkan bagi sepuluh Gabungan Kelompok (Gapoktan) dengan anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013 untuk kemudian dilaksanakan pada DAK Perubahan 2014, masing-masing Gapoktan menerima kucuran dana hibah senilai Rp 183.750.000,00 dari pemerintah.
Ketidaksesuaian antara petunjuk teknis dengan kondisi riil di lapangan sehungga muncul dugaan telah terjadi kerugian uang negara. Pasalnya, lumbung pangan sesuai petunjuk disebutkan luasnya 96 m2 namun fakta di lapangan luas bangunan tidak sesuai dengan volume teknis. Selain itu fisik bangunan seharusnya dibangun tembok keliling dengan atap genting, realitanya dibangun dengan tembok setinggi sekitar 1,5 meter, atasnya disambung dengan galvalum dengan atap terpasang dari seng. “Dari bentuk bangunannya sudah dapat diketahui, tidak sesuai dengan spesifikasi teknis,” terang Ketut Sudiarta.
Lebih parah lagi, dana hampir Rp 2 miliar bukan hanya untuk proyek lumbung pangan desa saja, melainkan juga untuk lantai jemur. Hanya saja, hingga proyek selesai dan anggaran sudah terserap seluruhnya, lantai jemur tidak dibangun. Berdasarkan temuan di lapangan ini, lantas Kejari Nganjuk langsung menaikkan kasus pengembangan lumbung pangan desa dan lantai jemur ini ke tingkat penyidikan. “Seluruh ketua Gapoktan sudah dimintai keterangan,” tegas Ketut Sudiarta.
Dalam penyidikan, diketahui jika seluruh ketua Gapoktan mengaku tidak tahu menahu terkait proyek pengembangan lumbung pangan desa dan lantai jemur. Pasalnya, sejak awal pekerjaan proyek hingga selesai tidak pernah dilibatkan.
Sepuluh Gapoktan bermasalah tersebut di antaranya adalah Gapoktan Sumber Makmur Desa Kwagean, Kecamatan Loceret, Gapoktan Rukun Makmur Desa Nglaban, Kecamatan Loceret, Gapoktan Sumber Makmur Desa Sumber Urip Kecamatan Berbek, Gapoktan Rukun Tani Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong, Gapoktan Bahagia Desa Sudimoroharjo Kecamatan Wilangan, Gapoktan Bagio Mulyo Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo. [ris]

Tags: