Stake-holder Kependidikan Kalangkabut

Yunus-SupantoOleh :
Yunus Supanto
Wartawan Senior, Penggiat Dakwah Sosial Politik

Tiada murid bodoh ditangan guru ber-dedikasi. Begitu pula tiada kecerdasan yang bisa digali oleh guru yang “biasa-biasa saja.” Karena itu guru niscaya selalu dituntut meningkatkan kemampuan, terutama gaya pedagogis-nya. Guru, mestilah nampak pandai secara faktual di depan muridnya. Juga tetap berperilaku sebagai guru pada lingkungan sosialnya. Kurikulum sekadar patokan sistem untuk membiasakan peserta didik mampu berpikir metodologis.
Harus diakui, pelaksanaan kurikulum 2013 tergolong mepet. Bahkan tergolong dipaksakan. Sehingga timbul kegaduhan di kalangan satuan pendidikan (sekolah), guru, peserta didik dan orangtua murid. Selama dua semester tahun ajaran 2014 (sejak bulan Juli 2013 sampai Juli 2014), berbagai stake-holder kependidikan dibuat kalangkabut. Ke-tidak siap-an terutama nampak pada pembagian buku paket untuk peserta didik (murid tingkat SD/MI sampai SLTA).
Fungsi strategis guru pada sektor pendidikan telah diakui dan dikukuhkan dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tak kurang dari 6 pasal, dalam 22 klausul. Termasuk di dalamnya kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk fasilitasi memajukan kompetensi serta kesejahteraan guru. Begitu pula pada pasal 40 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, terdapat kewajiban untuk guru.
Dalam hal kompetensi, UU Sisdiknas mengaturnya pada pasal 42 ayat (1) dan ayat (2). Amanatnya, guru (pendidik) harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar. Selain itu juga harus sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Artinya, guru tidak boleh bengek (berpenyakit dalam yang kronis dan bisa menular). Dengan klausul itu, setiap guru seyogianya terjamin asuransi kesehatan.
Tetapi ada pula yang musykil dari UU Sisdiknas tentang kriteria kompetensi guru. Pada pasal 40 ayat (2) dinyatakan, “Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.” Peraturan ini mewajibkan semua guru merupakan produk (lulusan perguruan tinggi). Ini bertentangan dengan asas ke-pendidik-an.
Kompetensi (ke-ilmu-an) bisa diperoleh dari berbagai cara. Pengajaran dan ilmu pengetahuan bukan hanya diperoleh dari bangku sekolah. Misalnya (fakta), bahwa Alber Einstein, menemukan teori relatifitas bukan dari bangku sekolah. Begitu  pula Thomas Alfa Edison (penemu listrik) yang tidak pernah sekolah. Fakta pula, bahwa program pasca-sarjana strata-3 studi seni musik di Belanda sampai harus mendatangkan seorang seniman Jawa Barat sebagai guru. Padahal guru musik Sunda yang dibawa itu tidak pernah lulus SD.
Melatih Guru K-13
Dalam hal fasilitasi, pemerintah (dan pemerintah daerah) berkewajiban meningkatkan kompetensi guru. Pada pasal 40  ayat (1) huruf c, dinyatakan, bahwa tenaga pendidik berhak memperoleh pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Sedangkan pada pasal 44 ayat (1), dinyatakan, “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan…”
Keniscayaan, bahwa guru akan menjadi eksekutor pelaksanaan kurikulum. UU Sisdiknas pada pasal 1 Ketentuan Umum, butir ke-19 memberikan definisi tentang kurikulum. Yakni, “…adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.”
Terdapat 10 isi wajib pada setiap kurikulum. Yakni meliputi pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni dan budaya, keolahragaan, ketrampilan/kejuruan, serta muatan lokal. Pada K-13, terdapat “merger” mata pelajaran yang selama ini tergabung dalam  IPA (ilmu pengetahuan alam) dan IPS (ilmu penetahuan sosial). Diharapkan, pada tahun 2016 dapat di-implementasikan secara keseluruhan.
Dengan merjer itu jumlah mata pelajaran (mapel) SMP yang semula 12 nanti menjadi 10 mata pelajaran. Sedangkan untuk SD, yang semula 10 mapel disusutkan menjadi 6 mapel. Yakni: Matematika; Bahasa Indonesia; Pendidikan Agama; Penjaskes; Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Kesenian. Untuk jenjang SD, materi IPA dan IPS menjadi tematik di pelajaran-pelajaran lainnya.
Dalam K-13, murid kelas 1-3 SD akan diberi pola pembelajaran yang tematik integralistik, tetap ditangani oleh seorang guru (wali) kelas. Guru kelas inilah yang mengintegrasikan pelajaran IPA dan IPS ke dalam mapel lain. Misalnya, tentang air yang bersifat mengalir,  tekanan air, cara aliran dan sebagainya. Apa itu tematik-integralistik? Itulah yang harus di-paham-kan oleh semua pendidik. Jadi, tidak bisa tidak, guru wajib di-kursus K-13.
K-13 utamanya menambah jam belajar murid SD sampai 10 jam menjadi 36 jam per-minggu. Sedangkan jam belajar murid kelas VII sampai IX (SMP/MTs) yang semula 32 jam menjadi 38 jam. Untuk siswa SLTA, jam belajar tidak bertambah. Berarti rata-rata murid akan berada di sekolah selama 7 jam lebih per-hari. Goal-nya, masih sekadar menggenjot kemampuan kognitif. Namun secara umum, ragam mata pelajaran masih terlalu banyak.
Distribusi Buku Paket
Susunan mapel (hasil merjer) sudah patut dikritisi. Misalnya, perlukah mapel penjaskes (pendidikan jasmani dan kesehatan) serta seni budaya masuk dalam K-13 (yang dianggap lebih sakral)? Dua mapel tersebut sebagai bagian dari pembentukan karakter, bisa disejajarkan dengan Pramuka (yang kini hampir tak digubris). Seyogianya penjaskes dan seni budaya dimasukkan dalam ekstra-kurikulum  wajib. Penjaskes juga bisa di-implementasi setiap hari berbentuk wajib senam pagi, jelang masuk kelas.
Sejak diberlakukan 15 Juli 2013, negara telah meng-alokasikan anggaran sebesar Rp 829 milyar (melalui APBN, sudah disahkan DPR). Terutama untuk melatih instruktur tingkat nasional. Juga untuk mencetak buku panduan kurikulum. Selanjutnya, Kemendukbud menerjunkan instruktur ke delapan regional untuk melatih 60-an ribu lebih guru di seluruh Indonesia. Walau waktunya sangat mepet. Pelatihan untuk instruktur misalnya, baru dimulai akhir Juni 2013 lalu, sangat dekat   dengan mulainya tahun ajaran baru 2013-2014.
Buku paket, menjadi kegaduhan lain dalam pelaksanaan K-13. Kementerian Dikbud belum siap, sehingga meminta bantuan Pemda (Propinsi serta Kabupaten dan Kota). Sampai saat ini buku kurikulum belum di-distribusikan secara merata. Kelangkaan buku paket K-13 menyebabkan beberapa percetakan menggelontor buku paket ke pasaran. Sehingga buku paket yang seharusnya gratis (dibiayai anggaran BOS dari APBN), kini harus dibeli.
Konon, hal itu disebabkan sistem lelang pencetakan dan distribusi buku paket. Untuk menekan ongkos cetak, percetakan pemenang tender buku menunggu pesanan dari sekolah. Sedangkan pihak sekolah juga menunggu pesanan dari peserta didik. Saling menunggu itu, menyebabkan percetakan langsung melepas buku ke pasaran (toko buku) tanpa menunggu pesanan sekolah. Akibatntya, sebagian orangtua memilih membeli buku di luar sekolah.
Tetapi berbagai kegaduhan K-13, bukan menjadi alasan untuk mundur kembali pada kurikulum 2006. Mesti dipahami, K-13 memang ditarget bisa benar-benar terlaksana pada tahun 2016. Karena itu yang mesti dilakukan adalah mempercepat kesiapan seluruh sekolah (sekitar 200 ribu satuan pendidikan). Sebagaimana diamanatkan UU Sisdiknas tahun 2003, pasal 38 ayat (2). Niscaya, melibatkan banyak pihak, terutama guru dan komite sekolah/madrasah.
Kurikulum (yang menjadi domain Kementerian) hanyalah kerangka dasar dan bingkai sistem pendidikan, sebagaimana diatur pasal 38 ayat (1) UU Sisdiknas. Sedangkan keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada guru. Dedikasi dan mutualisme guru menjadi ukuran utama. Hal itu dimulai dari rekrutmen (yang bersih, dan tidak membocorkan soal ujian CPNS guru). Juga doa dan kasih sayang guru.

                                                                   —————- *** —————-

Rate this article!
Tags: