Para anggota tim validasi gakin saat mendapatkan pembekalan dari petugas Dinas Sosial Kota Batu Rabu (11/2).
Batu,Bhirawa
Sebanyak 2239 Keluarga Miskin (Gakin) yang terdata di Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batu belum bisa menerima bantuan sosial dari Pemerintah Kota (Pemkot). Karena angka tersebut merupakan data gakin yang diperoleh dari pendataan tahun 2011. Karena itu, mulai kemarin (11/2) Dinsos menerjunkan 10 kelompok atau team untuk melakukan validasi data gakin tersebut.
Kepala Dinsos Kota Batu, Eko Suhartono mengatakan, para personel yang ada di team validasi itu berasal dari berbagai kelompok masyarakat. Yaitu, Pengawas Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesehatan Sosial Kecamatan (TKSK), honorer K2 yang telah menjadi CPNS, dan mahasiswa. “Para mahasiswa ini memang sedang melakukan PKL (Praktek Kerja Lapangan-red) di desa-desa Kota Batu yang juga sedang melakukan pendataan sosial,”ujar Eko, Rabu (11/2).
Ada 80 orang yang akan tergabung dalam tim validasi gakin. Kemudian mereka akan dibagi menjadi 10 kelompok/ tim yang akan terjun ke desa-desa berbeda. Dan untuk saat ini ada 10 desa yang mendapatkan prioritas untuk segera didatangi petugas validasi.
“Dan empat desa mendapatkan prioritas untuk segera didata pada minggu ini. Desa itu adalah Temas, Sisir, Pesanggrahan, dan Beji,”jelas Kabid Swadaya Sosial di Dinsos Kota Batu, Susilo Tri Mulyo.
Namun demikian, kata Susilo, Dinsos tetap memberikan pembekalan kepada anggota tim. Pembekalan ini diberikan agar mereka bisa mengatasi atau menjawab kendala saat berhadapan langsung dengan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan adanya potensi protes saat status gakin dicabut dari sebuah keluarga.
Banyak keluarga yang sudah mapan, namun tetap ingin masuk dalam gakin. “Karena itu dalam pendataan ini, selain meliputi data by name, by address, kita juga akan ambil data by photo dan by cases. Data by cases ini akan menjelaskan permasalahan apa yang menjadikan sebuah keluarga menjadi gakin. Misalnya pengangguran, modal, atau keterampilan,”jelas Susilo.
Awalnya, tim validasi gakin ini hanya beranggotakan 24 orang saja. Namun ada kebijakan untuk turut menerjunkan 56 tenaga honorer yang baru saja mendapatkan SK CPNS. Dalam kebijakan itu, para CPNS itu dituntut untuk mampu membaur dan berkomunikasi di masyarakat pedesaan. Karena itu validasi gakin ini akan menjadi sarana pembelajaran yang tepat bagi mereka. [nas]
