Suasana dialog interaktif walikota, DPRD, Dinsos, dan Satgas Pencegahan KPK terkait bansos untuk warga terdampak covid-19 yang digelar di Pendopo Balaikota Kota Batu, Rabu (2/9).
Pemberian Bantuan Sosial (Bansos) dampak Covid-19 bagi warga Kota Batu perlu dilanjutkan. Karena masih banyak kelompok masyarakat terdampak yang masih belum merasakan bantuan selama menghadapi pandemi Covid-19.
Hal ini terungkap dalam dialog interaktif walikota, DPRD, Dinsos, dan Satgas Pencegahan KPK yang digelar di Pendopo Balaikota Among Tani Kota Batu, Rabu (2/9).
Dalam forum dialog tersebut bersepakat untuk menjauhkan dan mensterilkan distribusi bansos Covid-19 dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Apalagi saat ini pemberian bantuan disalurkan melalui program OPD sesuai tupoksinya. Karena seluruh bantuan telah ditutup sejak dihentikannya masa kedaruratan pada tanggal 8 Agustus lalu,”ujar Wakil Ketua I DPRD Batu, Nurrochman yang kemarin hadir sebagai narasumber.
Ia menjelaskan bahwa bansos covid-19 di Kota Batu belum tepat sasaran 100 persen. Persoalan data penerima bansos belum ditindaklanjuti dengan melakukan pemutakhiran data secara kongkrit oleh pemkot. Akibatnya, masih banyak kelompok masyarakat di kota ini yang belum tersentuh bansos.
Nurrochman mencontohkan kelompok masyarakat yang belum tersentuh bansos adalah para sopir angkot dan para petani sayur yang tidak bisa memasarkan hasil panennya akibat pandemi Covid-19.
“Para sopir angkot ini belum bisa bekerja namun belum mendapatkan bantuan sosial. Demikian juga para petani sayur yang terpaksa membuang hasil panennya akibat tidak bisa memasarkannya. Meskipun kondisi ini sudah mulai berubah di masa kenormalan baru, namun bantuan masih mereka butuhkan,”jelas Nurrochman.
Selain dari Legislatif, narsum juga ada dari Eksekutif. Yaitu, Walikota Batu Drs Hj Dewanti Rumpoko MSi, dan Kepala Dinsos Kota Batu, Ririk Mashuri. Sementara satu narsum lagi terhubung secara virtual, yakni Kepala Satgas Pencegahan Korwil VI KPK RI, Arief Nurcahyo.
Secara virtual, Arief Nurcahyo mengimbau untuk melakukan upaya antispasi KKN, terutama nepotisme. “Untuk itu Pemkot harus Pemda harus mengambil data warganya di BPS secara periodik untuk memastikan penyaluran bansos jauh dari nepotisme, dan jauh dari korupsi,”ujar Arief.
Sementara, Walikota Batu Dewanti Rumpoko mengatakan sejak dihentikannya masa kedaruratan pada tanggal 8 Agustus maka seluruh bansos dampak Covid-19 yang dialokasikan dalam belanja tak terduga (BTT) dialihkan untuk pemulihan ekonomi daerah. Artinya, bansos dampak Covid-19 dihentikan dan dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat.
Ia mengatakan, untuk anggaran pemulihan ekonomi daerah akan dialokasikan pada belanja langsung masing-masing OPD sesuai tupoksi yang ditanganinya.
“Misalnya untuk pelaku wisata akan diurus Disparta, sopir angkot diurus Dishub. Adapun sesarannya bervariatif di tiap OPD karena menyangkut kemampuan keuangan daerah,” kata Dewanti.
Ia memaparkan, total bansos yang disalurkan awal Agustus mencapai Rp16,9 miliar. Rinciannya, bantuan sosial tunai data terpadu kesejahteraan sosial (BST-DTKS) senilai Rp1 juta. Tercatat ada 933 KK penerima manfaat BST DTKS. BST-DTKS terealisasi Rp835 juta dari nilai total Rp933 juta.
Adapun penyebab penyaluran BST DTKS tak terserap optimal karena ada beberapa penerima yang meninggal maupun pindah domisili. Kemudian untuk BST dari Pemprov Jatim senilai Rp200 ribu. Pemkot Batu telah memberikan top-up senilai Rp800 ribu.
“Adapun penerima bantuan merupakan usulan dari tingkat pemdes/kelurahan. Ada 4.991 KK yang masuk kategori penerima BST Pemprov Jatim non DTKS dengan nilai total Rp3,99 miliar,” jelas Dewanti. [nas]
