Oleh :
Nurudin
Penulis adalah dosen Fisip Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)
Presiden sudah terpilih, begitu juga dengan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sudah barang tentu kegaduhan politik yang akhir-akhir ini ada di sekitar kita dan tersaji lewat media massa harus diakhiri. Kedewasaan berpolitik akan terlihat saat kita dihadapkan pada suatu kasus yang tidak begitu disukai.
Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres), media massa dan aktivis media sosial sibuk saling menghujat, membela membabi buta politisi dukungannya. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasangan Prabowo-Hatta, saling menhujat agak mereda. Namun demikian, beberapa saat berselang menjelang pemilihan ketua DPR dan MPR suasana saling menghujat muncul lagi, khususnya lewat media sosial. Tema dan akatornya tetap sama. Apa yang harus dilakukan, agar masyarakat ini segera dewasa dalam berpolitik? Mengapa harus saling menghujat? Mengapa merasa paling benar sendiri?
Mencari Sebab
Politik selamanya mempunyai dunianya sendiri. Ada adagium yang mengatakan bahwa politik itu adalah seni, yakni seni untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. Karenanya, mereka yang terlibat dalam politik ada berusaha untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Jika ada perkataan politik bukan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan itu omong kosong. Politik tetap mempunyai dunia sendiri.
Untuk meraih kekuasaan itu sangat dibutuhkan transaksi. Kalau transaksi bermuara pada kekuasaan tentu akan ada usaha bagi-bagi kekuasaan. Jika demikian, maka akan diperhitungkan untung rugi dari pelaksanaan transaksi politik itu. Jadi jangan heran jika ada Walk Out (WO), pindah koalisi atau omongnya A, perilakunya B. Ini bagian dari transaksi tersebut dengan satu tujuan meraih kekuasaan.
Dalam transaksi tersebut sangat terbuka peluang permainan politik uang. Tak heran pula jika untuk menjadi calon anggota DPR harus mampu membayar ratusan juta ke kas partai. Ini bagian dari proses transaksi itu. Maka, hanya mereka yang mempunyai uang banyaklah yang berkesempatan untuk menjadi calon. Sementara, mereka yang tidak mempunyai uang meskipun secara kualitas personal bagus belum tentu bisa jadi calon.
Seorang pemimpin partai politik dalam hal ini juga seorang pemain. Tentu saja, pemain untuk mempertahankan atau meraih kekuasaan. Banyak orang menaruh simpati pada presiden SBY saat dia tidak setuju Pilkada, sementara DPR memutuskan Pilkada lewat DPRD. Kemudian, SBY menerbitkan Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang). Masalahnya, Perppu bisa diberlakukan kalau sudah disetujui DPR. Dalam hal ini, citra SBY positif karena menerbitkan Perppu, sementara “bola panas” dilempar ke DPR.
Jadi, masyarakat tidak usah heran jika ada calon anggota DPR yang sangat merakyat menjelang pencoblosan, ketika sudah menjadi anggota dewan lupa dengan konstituennya. Itu semua karena politik. Politik tetaplah politik yang mempunyai dunianya sendiri. Ia tidak bisa dilogika dengan cara lain. Politik adalah alat untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Karenanya, seringkali apapun dilakukan karena ambisi kekuasaan.
Kedewasaan Politik
Max Weber pernah mengatakan bahwa perkembangan masyarakat sangat dipengaruhi oleh para pemimpinnya. Itu berarti maju mundurnya masyarakat sangat ditentukan oleh perilaku para pemimpin. Ini tidak berarti bahwa masyarakat tidak punya potensi untuk mengubah diri dan lingkungannya. Masalahnya, perubahan banyak ditentukan atau diarahkan oleh para pemimpin itu.
Apakah kedewasaan masyarakat kita sudah mencapai titik ideal? Kita tidak usah menyalahkan masyarakat, lihat saja perilaku para pemimpinnya itu. Sosok pemimpin adalah potret masyarakat.
Sekadar menyebut contoh adalah perseteruan atau tepatnya kegaduhan politik di gedung dewan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP). KIH dan KMP sama-sama ingin menguasai parlemen. Soal pemilihan ketua DPR, kebetulan yang menang adalah KMP, sementara dengan alasan demi rakyat KIH melakukan WO. Apakah KIH lebih merakyat sebagaimana klaimnya? Tidak juga. Mereka bilang begitu karena memang kalah bersaing dalam percaturan politik di di gedung dewan. Sementara itu, KMP bisa jadi masih “sakit hati” kalah dalam pemilihan presiden.
KMP yang menguasasi parlemen juga dituduh mewarisi Orde Baru (Orba) oleh pendukung KIH. KIH juga mewarisi Orba karena presiden terpilihnya (Jokowi) tidak ingin diganggu di parlemen dengan berambisi menguasai dewan. Dengan kata lain, mereka juga mewarisi semangat sama-sama Orba, seandainya sadar. Antar pendukung terus saling serang, pendukung KIH menuduh KMP akan “menjegal” pelantikan presiden.
Tidak ada lagi KIH dan KMP
Jika politik adalah alat untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan apakah memang ada politik beradab? Politik beradab dalam hal ini adalah politik yang menjadikan hukum sebagai sandaran kebijakan. Mengapa akhirnya DPR mengusulkan Pilkada lewat DPRD? Karena mekanisme untuk memutuskan Pilkada itu memberi peluang ke arah itu. Tentu saja itu sebuah kemunduran demokrasi. Ibarat pepatah “akibat nila setitik, rusah susu sebelanga atau akibat kalah dalam Pilpres, rusak Pilkada yang demokratis”
Jika demikian perilaku anggota dewan, maka perlu hati-hati memilihnya untuk periode mendatang. Masyarakat seringkali lupa kualitas calon anggota dewan dan hanya terbuai dengan “suap” atau citra yang dibangun. Padahal menyoblos sebentar itu menentukan kualitas demokrasi dan hukum negara ini di masa datang.
Memang tidak ada demokrasi atau hukum yang paling sempurna. Masalahnya, mekanisme hukum tetap menjadi sandaran utama dalam pengelolaan negara. Jika hukum sudah dijadikan alat politik (misalnya), hukum itu tentu harus diubah. Jika perubahan hukum ditentukan oleh elit politik, jangan salah memilih elit politik yang akan memimpin negeri ini.
Pekerjaan utama kita sekarang adalah, stop kegaduhan politik. Tidak ada lagi KIH dan KMP. Yang ada adalah bagaimana membangun negeri ini bersama-sama. Kita berjalan tertatih-tatih sementara negara lain sudah melesat ke depan hanya sibuk dengan kegaduhan politik.
——————————– *** ———————————–
