Stunting, Pangan dan Indonesia Emas

Oleh :
Sutawi
Guru Besar Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang.

Menyambut momentum 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2045, pemerintah menetapkan visi “Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut merupakan cita-cita ideal bagi Indonesia untuk menjadi negara berdaulat, maju, adil dan makmur pada tahun 2045. Visi tersebut dirumuskan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Mei 2019. Presiden optimistis bahwa Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia pada 2045. Indonesia diperkirakan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2036 dan PDB terbesar ke-5 (USD 23.199 per kapita) pada tahun 2045. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif akan meningkatkan jumlah kelas pendapatan menengah menjadi sekitar 70 persen pada tahun 2045.

Kementerian PPN dan BPS memperkirakan Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2045, tepat saat Republik Indonesia berusia 100 tahun. Bonus demografi adalah kondisi di mana penduduk yang berusia produktif lebih banyak dibanding dengan penduduk usia tidak produktif. Dalam laporan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 318,96 juta pada 2045. Dari jumlah tersebut, penduduk usia produktif (15-64 tahun) diperkirakan mencapai 207,99 juta (65%), sedangkan penduduk usia tidak produktif mencapai 110,97 juta (35%), terdiri 44,99 juta penduduk usia tidak produktif (di atas 65 tahun) dan 65,98 juta penduduk usia belum produktif (0-14 tahun). Berdasarkan data tersebut, angka ketergantungan (dependency ratio) penduduk Indonesia pada 2045 diperkirakan sebesar 53,35%, artinya 100 penduduk usia produktif menanggung beban 54 penduduk usia tidak produktif.

Pemanfaatan bonus demografi sebagai modal dasar mencapai visi “Indonesia Emas 2045” menghadapi dua kendala. Pertama, stunting. Stunting didefinisikan sebagai kondisi anak usia 0-59 bulan, di mana tinggi badan menurut umur berada di bawah minus 2 Standar Deviasi dari standar median Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). BKKBN menyebutkan sebanyak 1,2 juta (24%) di antara 5 juta kelahiran setiap tahun dalam kondisi stunting yang diukur melalui ukuran panjang tubuh tidak sampai 48 sentimeter dan berat badan tidak sampai 2,5 kilogram. Jumlah prevalensi stunting di Indonesia tahun 2021 sebanyak 5,33 juta balita (24,4 persen). Angka ini lebih tinggi dibandingkan toleransi maksimal stunting yang ditetapkan WHO yaitu kurang dari 20 persen jumlah balita. Persentase stunting Indonesia lebih tinggi dibanding sejumlah negara Asia Tenggara seperti Vietnam (23), Filipina (20), Malaysia (17), dan Thailand (16). WHO menempatkan status Indonesia berada di urutan keempat dunia dan urutan kedua di Asia Tenggara terkait jumlah balita stunting. Penurunan prevalensi stunting merupakan program super prioritas pemerintah dengan target 3-3,5 persen setiap tahun, sehingga maksimum 14 persen pada tahun 2024.

Stunting adalah masalah kurangnya asupan gizi dalam rentang waktu yang lama yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik anak, sehingga tinggi badannya lebih pendek dari standar usianya. Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak, di mana dalam jangka pendek berpengaruh pada kemampuan kognitif. Dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental dan rendahnya kemampuan belajar, sehingga mengurangi kapasitas untuk berpendidikan lebih baik dan hilangnya kesempatan bekerja dengan pendapatan lebih baik. Anak stunting yang berhasil mempertahankan hidupnya, pada usia dewasa cenderung akan menjadi gemuk (obese), dan berpeluang menderita penyakit tidak menular (PTM), seperti hipertensi, diabetes, kanker, dan lain-lain. Stunting juga diyakini akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan.

Kedua, ketahanan pangan. Menurut UU No. 18/2012 tentang Pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Menurut data Global Food Security Index (GFSI) indeks ketahanan pangan Indonesia tahun 2021 mencapai level 59,2, menurun dari 61,5 tahun 2020. Indeks tersebut menjadikan ketahanan pangan Indonesia tahun 2021 berada di peringkat ke-69 dari 113 negara. Dalam peta peringkat ada empat kategori: best performance, good performance, moderat performance dan neeeds improvement. Indonesia masuk dalam kategori ketiga moderate performance.

Kenaikan harga pangan yang sering terjadi dikawatirkan akan menurunkan skor ketahanan pangan Indonesia, khususnya pada aspek keterjangkauan pangan. Sejak akhir tahun 2021 harga komoditas pangan strategis, seperti minyak goreng, gula pasir, daging sapi, daging ayam, telur, dan cabai, mengalami kenaikan signifikan, baik temporer maupun permanen, mulai 25 persen sampai lebih dari 100 persen. Kenaikan harga pangan juga dirasakan di seluruh dunia. Data FAO Food Price Index (FFPI) pada Februari 2022 menyentuh angka 140,7 atau naik 3,9 persen dari torehan Januari dan lebih tinggi 20,7 persen secara tahunan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan harga pangan global berpotensi meningkat hingga 20 persen menuju akhir tahun 2022. Konsekuensinya, harga kebutuhan pangan pokok dalam negeri akan terkerek naik mengikuti fluktuasi harga bahan pangan di pasar dunia.

Kenaikan harga pangan berdampak terhadap peningkatan kemiskinan. BPS (2021) mencatat angka kemiskinan prapandemi pada September 2019 sebesar 24,78 juta orang (9,22%) meningkat menjadi 27,55 juta orang (10,19%) pada September 2020 dan 26,50 juta orang (9,71%) pada September 2021. Hasil kajian Faharudin (2020) menyebutkan kenaikan harga 5 persen lima kelompok pangan menyebabkan peningkatan persentase penduduk miskin berturut-turut sebesar 0,124 poin (beras), 0,111 poin (ikan segar), 0,050 poin (sayuran), 0,042 poin (buah-buahan), dan 0,289 poin (pangan lainnya). Kenaikan harga 15 persen masing-masing kelompok komoditas makanan menyebabkan meningkatnya persentase penduduk miskin masing-masing sebesar 0,581 poin (beras), 0,386 poin (ikan segar), 0,124 poin (sayuran), 0,124 (buah-buahan), dan 2,095 poin (pangan lainnya). Hasil penelitian Yuliana dkk. (2019) menyebutkan kenaikan harga pangan menurunkan tingkat kesejahteraan rumah tangga sebesar 6,53% atau setara Rp227.908 per bulan.

Kenaikan harga pangan juga menyebabkan penurunan konsumsi pangan. Elastisitas harga sendiri pada kelompok komoditas ikan/daging/telur/susu dan kacang-kacangan/minyak bersifat elastis, masing-masing memiliki nilai 1,102 dan 1,094 (Mayasari dkk, 2018). Artinya, jika terjadi kenaikan harga sebesar 1%, maka rumahtangga akan merespon dengan menurunkan permintaan lebih dari 1%. Pada kelompok komoditas padi/umbi-umbian, sayur/buah-buahan, minyak/kacang-kacangan dan pangan lainnya bersifat inelastis (bernilai kurang dari 1), yang berarti jika terjadi kenaikan harga sebesar 1% maka rumahtangga akan merespon dengan menurunkan permintaan kurang dari 1%.

Peningkatan kemiskinan dan penurunan konsumsi pangan ini tentu berpengaruh signifikan terhadap peningkatan prevalensi stunting di Indonesia. Jika dalam jangka waktu 23 tahun dari sekarang masalah stunting dan pangan tidak teratasi, maka visi “Indonesia Emas 2045” berpotensi mengalami degradasi menjadi Indonesia Perak, atau Indonesia Perunggu.

———- *** ———–

Rate this article!
Tags: