Suara Merosot, Demokrat dan PKS Dihukum Pemilih

Jakarta , Bhirawa
Jebloknya suara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera secara nasional dalam Pileg 2014 ini mendapat beragam analisis. Namun yang utama merosotnya perolehan suara dua partai besar itu versi quick count merupakan dampak dari isu-isu yang terkait masalah kepemimpinan.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris menilai publik tidak menyukai isu yang berkembang saat mendekati proses pemilu tersebut. “Isu itu adalah soal kepemimpinan SBY dan poligami Presiden PKS,” katanya, Kamis (10/4).
Sebelumnya, hasil penghitungan cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan Partai Demokrat meraih sekitar 9,9% suara, sedangkan suara PKS diprediksi berada di kisaran angka 6,8%. Padahal, pada Pemilu 2009 suara mereka jauh lebih tinggi dari pemilu yang berlangsung 9 April 2014 kemarin. Pada Pemilu 2009, Demokrat berhasil meraih lebih 20%, sedangkan PKS meraup 7,8%.
Menurut Syamsuddin, periode kedua kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap tidak bisa memenuhi harapan publik. Banyak kasus korupsi yang menimpa kader partai, ditambah gaya kepemimpinan SBY yang dianggap tidak tegas terhadap sejumlah masalah menjadi penyebabnya. Akibatnya, masyarakat tidak puas dan tidak mempercayai Partai Demokrat pada pencoblosan kemarin. “Kinerja SBY dianggap tidak bagus oleh publik, jadi ikut mempengaruhi perolehan suara Partai Demokrat,” ujar dia.
Adapun untuk PKS, Syamsuddin menganggap partai telah melakukan kesalahan lantaran mengangkat isu poligami. Posisi Anis Matta sebagai sosok yang mendukung dan melakukan poligami dianggap sebagai suatu kesalahan politik. Meskipun PKS menegaskan poligami bukan hal yang dilarang, isu itu tetap saja tidak populer bagi masyarakat Indonesia.
Penampilan Presiden PKS, Anis Matta, dengan istri keduanya beberapa waktu lalu dianggap ikut memengaruhi citra partai. “Poligami adalah isu yang tidak disukai oleh masyarakat, tapi PKS justru terang-terangan mengangkat isu tersebut,” kata dia.
Itu sebabnya, dia tidak heran dengan penurunan suara Partai Demokrat dan PKS. Citra kepemimpinan SBY dan Anis Matta tidak mampu memikat hati rakyat, terutama menjelang proses pemungutan suara.
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Agung Suprio menilai kegagalan PDIP untuk mencapai angka 20 persen pada Pileg 2014 ini karena kesalahan mereka sendiri. Menurutnya, PDIP terlalu terburu-buru mendeklarasikan pencapresan Jokowi. “Ini kesalahan strategi PDIP, yaitu terburu-buru mendeklarasikan Jokowi. Semestinya Jokowi dideklarasikan seminggu sebelum pencoblosan sehingga euforia terhadap sosok Jokowi masih terjaga,” kata Agung .
Selain itu kata Agung, tim sukses Jokowi dinilai kurang mampu menciptakan counter attack terhadap serangan negative campaign. Contohnya, lanjutnya, tim sukses Jokowi tidak mampu meluaskan wacana konflik sehingga serangan dari kompetitor kian melebar.
“Tidak hanya mengarah ke PDIP dan Jokowi. Jadi, sekalipun PDIP punya dosa, dosa itu adalah dosa bersama. Tim suksesnya cenderung menutup diri dengan bersandar pada sosok Jokowi yang dianggap suci.  Dengan demikian, efek Jokowi sukses dikecilkan,” ujar Agung.
Seperti diketahui, meski PDIP berada di peringkat teratas dalam berbagai hasil quick count, namun nyatanya pengusungan Jokowi tidak berimbas pada jumlah suara yang diperoleh PDIP. Suara PDIP masih belum mencapai 20 persen sebagaimana yang diharapkan.
Pengamat Politik LIPI lainnya, Ikrar Nusa Bakti tidak setuju jika ada anggapan bahwa pencalonan Jokowi sebagai Presiden tidak membawa pengaruh terhadap perolehan suara PDIP  pada Pileg 2014. Menurutnya, Jokowi tetap membawa pengaruh bagi perolehan suara partai berlambang banteng tersebut. “Saya tidak setuju kalau dikatakan tak ada Jokowi effect. Kalau bukan Jokowi yang dicapreskan, PDIP pasti akan jauh lebih melorot,” kata Ikrar.
Hanya saja, kata dia, Jokowi effect memang tidak terlalu besar dan sesuai harapan. Pasalnya, PDIP dinilainya terlambat mengambil keputusan untuk menetapkan Jokowi sebagai capres mereka. Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri baru menetapkan Jokowi sebagai capres menjelang kampanye terbuka.
Kampanye Jokowi sebagai capres PDIP, menurut Ikrar, juga tidak terlalu masif. “Wajar kalau kemudian muncul fenomena ‘Jokowi Yes, PDIP No’. Mereka yang mendukung Jokowi cenderung tidak mau mendukung PDIP,” ujarnya.
Untuk pemilu presiden mendatang, Ikrar menyarankan agar PDIP tidak boleh kembali salah langkah. Menurutnya, terlepas dari suara PDIP di Pileg yang tidak maksimal, tetapi hingga saat ini dukungan publik terjadap Jokowi masih cukup tinggi. “Kalau ‘Jokowi Yes, PDIP No’ itu benar, artinya kan Jokowi masih mendapat dukungan publik jauh lebih besar dari partainya. Peluang tersebut harus terus dijaga. Koalisi harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai buat keputusan bodoh yang menyebabkan PDIP hanya mendapatkan sisa-sisa (rekan koalisi),” pungkasnya. [ira.cty.iib]

Tags: